Kemendagri Soroti Masih Banyak Pemda Belum Realisasi Anggaran Pilkada
- Pemerintah meminta pemda untuk segera realisasi anggaran Pilkada Serentak 2024 karena masih banyak yang belum memenuhi target.
- Sebanyak 541 Pemda telah menandatangani NPHD dengan KPUD senilai total Rp28,73 triliun, namun baru sebagian yang sudah terealisasi.
- Maurits mengingatkan pemerintah daerah untuk sukseskan Pilkada Serentak 2024 dengan menciptakan stabilitas politik dan memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan.
Jakarta, IDN Times - Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan meminta pemerintah daerah (pemda) segera mempercepat realisasi anggaran Pilkada Serentak 2024.
Hal tersebut disampaikan Maurits karena masih banyak pemda yang belum memenuhi target realisasi anggaran Pilkada Serentak 2024.
1. Anggaran pilkada seharusnya disalurkan paling lambat 5 bulan sebelum pemungutan suara
Maurits meminta pemda yang belum menyalurkan seluruh anggaran pilkada, agar segera menyelesaikan kebutuhan dana tersebut. Mengingat urgensi tahapan pilkada sudah berjalan.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran pilkada serentak seharusnya selesai disalurkan paling lambat lima bulan sebelum tahapan pemungutan suara.
“Selanjutnya dalam Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah Nomor 900.1.9.1/948/SJ tanggal 21 Februari 2024 agar segera melaporkan [penyaluran pendanaan] paling lambat 10 Juli 2024. Namun kami berikan tenggang waktu hingga 26 Juli 2024,” kata dia dalam Rapat Asistensi Tahapan Pertama terkait Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, Senin (15/7/2024).
2. 264 pemda belum sepenuhnya realisasi anggaran pilkada
Dalam kesempatan itu, pihaknya memaparkan perkembangan data terkait penyaluran pendanaan Pilkada Serentak per Minggu, 14 Juli 2024.
Pertama, sebanyak 541 Pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) senilai total Rp28,73 triliun.
Dari 541 Pemda tersebut, penyaluran hibah pendanaan pilkada ke KPUD yang telah terealisasi sebanyak Rp22,11 triliun. Jumlah ini terdiri dari 277 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 264 Pemda telah merealisasikan tapi belum sepenuhnya.
Kedua, sebanyak 518 Pemda telah menandatangani NPHD dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah senilai total Rp8,61 triliun, sedangkan 23 Pemda belum menandatanganinya. Selanjutnya, 518 Pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Bawaslu Daerah senilai Rp6,31 triliun.
“Dengan rincian, 272 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 246 Pemda telah merealisasikan namun belum sepenuhnya,” jelas Maurits.
Ketiga, sebanyak 387 Pemda telah menandatangani NPHD dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) senilai total Rp936,95 miliar, sedangkan 158 Pemda belum menandatanganinya.
Adapun 200 Pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke TNI senilai Rp567,43 miliar. Rinciannya sebanyak 173 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 23 Pemda telah merealisasikan tapi belum sepenuhnya.
Keempat, sebanyak 420 Pemda telah menandatangani NPHD dengan Polri senilai total Rp3,00 triliun, sedangkan 125 Pemda belum menandatanganinya. Kemudian, 251 Pemda telah merealisasikan penyaluran hibah ke Polri senilai Rp1,71 triliun.
“Dengan rincian, 204 Pemda telah merealisasikan sepenuhnya (100 persen) dan 47 Pemda telah merealisasikan namun belum sepenuhnya sesuai dengan nilai NPHD,” ungkapnya.
3. Kemendagri minta pemda samakan persepsi
Berdasarkan data tersebut, Maurits mengingatkan pemerintah daerah menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
Pihaknya meminta pemda berkomitmen, menyamakan persepsi, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, serta memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan.
“Menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di seluruh pemerintah daerah,” tandasnya.
