Kemenhaj Duga Kartel Haji Kerahkan Massa untuk Serang Kementerian
- Oknum kartel disebut serang Kemenhaj
- Kemenhaj juga menyebut ada upaya adu domba pejabat dan ulama, karena gagal tender
- Kemenhaj juga mengakui ada pihak yang sengaja melabeli Kemenhaj sebagai mafia haji
Jakarta, IDN Times - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membongkar modus serangan balik yang dilakukan oknum-oknum yang diduga bagian dari 'Kartel Haji'. Upaya pemberantasan praktik kotor dalam ekosistem haji yang digencarkan pemerintah kini menghadapi perlawanan sistematis, mulai dari penggiringan opini di media sosial hingga pengerahan massa.
Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, dalam keterangan resminya mengungkapkan komitmen Kemenhaj memberantas kartel—sesuai mandat Presiden, Menteri, dan Wakil Menteri—tengah menghadapi tantangan berat.
"Alhamdulillah proses (pemberantasan) sudah berjalan, namun ada dinamika dan tantangan luar biasa. Mereka (oknum kartel) mulai masuk ke ranah media sosial, melakukan upaya penggiringan opini, pembunuhan karakter, bahkan adu domba," ungkap Ichsan di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
1. Adu domba pejabat dan ulama
Salah satu modus licik yang terdeteksi adalah upaya membenturkan pejabat Kemenhaj dengan tokoh agama. Ichsan mencontohkan adanya narasi yang mencoba mengadu domba Wakil Menteri Haji dan Umrah dengan tokoh ulama Buya Anwar Abbas.
"Padahal sampai saat ini hubungan Pak Wamen dan Buya Anwar Abbas sangat baik. Ini ulah oknum-oknum yang ingin mereduksi perjuangan kita memberantas kartel haji," tegasnya.
2. Kemenhaj sebut gagal tender lalu demo
Kemenhaj juga membeberkan bukti konkret perilaku oknum penyedia layanan (syarikah) yang gagal dalam proses seleksi legal. Dalam video yang diunggah Instagram Kemenhaj, Ichsan Marsha memperlihatkan jejak digital berupa pesan singkat dari oknum yang mencoba melobi pejabat kementerian.
Dalam pesan tersebut, oknum menyampaikan profil perusahaan dengan harapan dapat dilibatkan dalam pelaksanaan haji 2026. Perusahaan tersebut kemudian mengikuti prosedur seleksi resmi. Namun, hingga tahap akhir, perusahaan yang dibawa oknum tersebut dinyatakan tidak lolos seleksi karena tidak memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan Kemenhaj.
Ironisnya, kegagalan tersebut direspons dengan cara-cara non-prosedural.
"Saat tidak lolos, dia datang ke Kementerian Haji bukan secara personal atau jalur resmi, tapi membawa massa unjuk rasa. Narasi yang dibangun justru menuduh Kemenhaj melakukan monopoli dan dugaan korupsi," kata Ichsan.
3. Melabeli Kemnhaj sebagai mafia haji
Kemenhaj menilai aksi ini sebagai bentuk manipulasi fakta. Pihak yang sebenarnya merupakan bagian dari praktik lama yang ingin dibersihkan, justru memutarbalikkan fakta dengan melabeli pemerintah sebagai 'Mafia Haji'.
"Tadinya kita berjuang memberantas mafia haji, malah bahasa 'mafia haji' itu diarahkan balik ke kita di Kementerian. Ini upaya penggiringan opini yang menyesatkan," kata dia.
Menutup keterangannya, Ichsan meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar Kemenhaj tetap istiqomah dalam membersihkan penyelenggaraan ibadah haji dari praktik-praktik yang merugikan jemaah.
"Perjuangan ini butuh dukungan masyarakat. Doakan kami agar penyelenggaraan haji jauh lebih rapi dan bebas dari kepentingan kartel," pungkasnya.
