PBB: Serangan Rudal AS ke Sekolah di Iran Berpotensi Kejahatan Perang

Laporan tim pencari fakta independen mandat Dewan HAM PBB yang diketuai pakar hukum Sara Hossain dari Bangladesh mengungkapkan gempuran rudal Tomahawk menghantam Sekolah Dasar Tree of Tayyiba di Minab. Berdasarkan data misi PBB sebagaimana dilaporkan UN News, pengeboman tersebut menewaskan lebih dari 150 orang, termasuk sekitar 120 anak-anak. Otoritas kesehatan serta media pemerintah Iran bahkan melaporkan korban tewas mencapai sekitar 170 orang yang didominasi siswi perempuan berusia 7 hingga 12 tahun.

Selain di Minab, serangan udara pada 28 Februari 2026 juga menghantam area permukiman dan kompleks olahraga di Kota Lamerd. Tembakan rudal presisi yang melepaskan awan pelet tungsten di lokasi tersebut menewaskan 22 warga sipil laki-laki dan perempuan. Dalam pernyataannya, tim pencari fakta menegaskan, "Setelah serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari, misi menemukan alasan yang masuk akal untuk meyakini Amerika Serikat melakukan kejahatan perang berupa melancarkan serangan tanpa pandang bulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka-luka pada warga sipil atau kerusakan pada objek sipil".

Sebuah penilaian awal Amerika Serikat mengindikasikan bahwa militer mereka kemungkinan bertanggung jawab atas serangan mematikan di sekolah Minab pada hari pertama perang. Dilansir CBS News, seorang sumber yang diberi pengarahan tentang intelijen awal menyebutkan militer tidak sengaja menargetkan sekolah itu dan kemungkinan melakukan kekeliruan akibat pemakaian data intelijen usang. Informasi kedaluwarsa tersebut secara keliru mengidentifikasi lingkungan sekolah sebagai bagian dari instalasi militer Iran.

Hingga saat ini, pemerintahan Donald Trump belum secara langsung mengakui tanggung jawab ataupun merilis laporan investigasi Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat telah membantah bertanggung jawab atas serangan rudal yang terjadi di Lamerd. Misi independen PBB pun mendesak pihak Amerika Serikat maupun Iran untuk segera menghentikan semua pelanggaran dan kejahatan, memberikan kompensasi penuh kepada korban, serta memastikan peristiwa serupa tidak berulang.

Di samping serangan pihak luar, tim pencari fakta PBB membeberkan aparat keamanan Iran telah melakukan pembunuhan berskala masif di seluruh provinsi selama operasi penindakan unjuk rasa. Sedikitnya 221 anak, dengan beberapa korban baru berumur dua tahun, dilaporkan tewas akibat tindakan keras pemerintah. Tim pencari fakta menyimpulkan, "Banyak dari pelanggaran berat ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan—termasuk pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil".

Pasukan keamanan Iran juga menyerang sarana medis, memukuli demonstran yang terluka, serta menangkap tenaga kesehatan sehingga mendorong korban tidak mencari perawatan penyelamat nyawa. Puluhan ribu warga ditahan secara sewenang-wenang, menghadapi penyiksaan, isolasi, dan penolakan pendampingan penasihat hukum. Tim mencatat sedikitnya 29 pria telah dieksekusi mati lewat persidangan kilat, lima di antaranya dieksekusi di muka umum, sementara lebih dari 70 orang lainnya termasuk lima perempuan dan tiga anak laki-laki masih berada dalam ancaman eksekusi mati.

Penyelidik independen menegaskan bahwa warga sipil Iran kini berada dalam posisi terjepit di antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pemerintah mereka sendiri serta konflik bersenjata dengan Amerika Serikat dan Israel. Mereka menyerukan seluruh pihak yang bertikai untuk segera menghentikan permusuhan dan mewujudkan perdamaian permanen. Tim ahli menambahkan, "Mereka juga harus memastikan bahwa dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional oleh semua pihak diselidiki secara independen dan mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban".