Kemenkum Hibahkan 6,8 Hektare Lahan untuk Sekolah Rakyat di Tangerang
- Kemenkum alokasikan lahan seluas 6,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang
- Kemenkum akan membangun ruang kelas dan asrama sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat
- Menteri Sosial mengapresiasi langkah Kemenkum yang bersinergi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan berharap lahan di Tangerang dapat segera dimanfaatkan
Jakarta, IDN Times - Kementerian Hukum (Kemenkum) menunjukkan komitmennya dalam mendukung perluasan akses pendidikan, melalui penyediaan lahan seluas 6,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang, Banten.
Usulan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, dalam pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
1. Lahan strategis siap dibangun Sekolah Rakyat
Dari total 10 hektare tanah milik Kemenkum di Kota Tangerang, 6,8 hektare dialokasikan khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Nico menjelaskan, lahan tersebut berada di tengah kawasan permukiman dengan kontur tanah yang cukup rata, sehingga dinilai strategis untuk pembangunan fasilitas pendidikan.
“Luas tanah itu kurang lebih 10 hektare, dan dari jumlah tersebut, 6,8 hektare kami siapkan untuk Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Kemenkum juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk memastikan pembangunan mengacu pada standar yang sudah ditetapkan, termasuk kesiapan anggaran dari Kemen PU.
“Di Kementerian PU itu ternyata sudah ada standar dalam pembuatan Sekolah Rakyat. Dan juga kami mendengar di dalam pembangunan Sekolah Rayat, anggaran itu sudah disiapkan dari Kementerian PU,” ungkapnya.
2. Dukungan Kemenkum tidak hanya lahan, tapi juga fasilitas
Selain menyerahkan lahan, Kemenkum berencana membangun ruang kelas dan asrama sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Pak Menteri Hukum berkeinginan, saat penyerahan nanti sudah lengkap dengan tanah, kelas, dan asramanya,” kata Nico.
Langkah ini menunjukkan komitmen Kemenkum untuk tidak sekadar menyerahkan aset, tetapi juga memastikan fasilitas pendidikan yang memadai bagi para siswa.
3. Apresiasi dan harapan dari Menteri Sosial
Sementara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi langkah Kemenkum yang bersinergi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia menilai inisiatif tersebut sejalan dengan upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Menurut saya ini hal yang harus saya apresiasi, rasa hormat saya, di mana tiba-tiba punya kemauan, niat yang ditunaikan oleh Pak Menteri Hukum, dari awal bicara sama saya, mau serahkan (lahan) ini ke Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Dia menambahkan, hingga saat ini telah ada 166 Sekolah Rakyat rintisan yang beroperasi di seluruh Indonesia, sementara 104 Sekolah Rakyat permanen tengah dalam tahap pembangunan. Ia berharap lahan di Tangerang dapat segera dimanfaatkan agar pada tahun 2026, asrama dan ruang belajar sudah siap digunakan.
“Kalau ini bisa segera dibangun juga, saya bersyukur nanti tahun 2026, asrama sama kelasnya sudah cukup banget,” pungkasnya.
