Menhan: RI Masih Bisa Atasi Bencana, Belum Perlu Bantuan Negara Asing
- Menhan: RI masih mampu tangani bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra
- Indonesia belum mandiri saat tsunami 2004, namun pemerintah klaim sudah mandiri sekarang
- Bantuan dari Malaysia dan China diklaim sifatnya personal bagi Aceh, Gubernur Aceh sebut bodoh bila bantuan asing dipersulit masuk
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, pemerintah masih mampu menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatra. Apalagi penanganan bencana dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sementara, berdasarkan hasil evaluasi Prabowo, pemerintah masih belum membutuhkan uluran tangan dari negara lain.
"Beliau (Presiden Prabowo) sudah mengambil suatu evaluasi bahwa bencana ini adalah bencana yang dapat diatasi oleh bangsa kita sendiri," ujar Sjafrie, dikutip dari keterangan video pada Rabu (10/12/2025).
Ia menambahkan, kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah beragam mulai dari militer dan sumber daya untuk mendistribusikan lewat jalur udara, darat dan laut. Mantan Pangdam Jaya itu juga memastikan stok obat-obatan cukup, tinggal disalurkan ke masyarakat terdampak.
"Kita juga memiliki tenaga medis yang siap diperbantukan dan itu banyak yang berasal dari kampus, universitas, termasuk dari Universitas Hasanuddin (Makassar). Kami kolaborasikan menjadi satu sistem penanggulangan bencana," tutur dia.
1. Indonesia belum mandiri ketika tsunami menghantam pada 2004
Sjafrie mengatakan, bencana banjir yang menghantam Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut) berbeda dengan tsunami ketika melanda Indonesia pada 2004. Ia menyebut, ketika itu pemerintah masih kesulitan dan belum mandiri sehingga meminta bantuan negara lain.
"Jadi, ini berbeda dari saat dulu kita menghadapi tsunami (pada 2004). Kita ketika itu masih mengalami kesulitan karena kita tak memiliki kemandirian. Sekarang kan kita sudah mandiri untuk mengatasi bencana yang ada di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat," tutur mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.
Tetapi, banyak yang menepis klaim pemerintah itu. Jurnalis senior, Najwa Shihab yang turun langsung ke titik bencana di Aceh menyebut logistik bukan lagi masalah. Tetapi, logistik dan bantuan itu sebagian besar menumpuk di posko karena tak bisa didistribusikan lewat jalur darat.
"Bantuan ada, logistik ada, makanan ada. Yang diperlukan sekarang adalah jalan agar bantuan ini diterima oleh mereka yang membutuhkan. Saat ini beberapa daerah masih terisolasi di Aceh Tengah, Gayo Lues, beberapa daerah Aceh Utara. Akses darat terputus karena longsor maupun banjir," kata Najwa, dikutip dari akun media sosialnya.
Alat berat, kata Najwa, memang ada tetapi tantangannya adalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). "Jadi, satu-satunya harapan adalah lewat udara. Lewat helikopter atau pesawat udara yang tentu saja memiliki keterbatasan karena hanya mampu mengangkut maksimal 850 kilogram bantuan," tutur dia.
Pesawat yang berukuran lebih besar mampu mengangkut bantuan hingga dua ton, tetapi jumlah armadanya terbatas.
2. Bantuan dari Malaysia dan China diklaim sifatnya personal bagi Aceh
Sementara itu, ketika ditanya soal bantuan obat-obatan dari Malaysia yang sudah dikirim ke Aceh dan personel dari China, Sjafrie mengklaim, itu bukan merupakan bantuan asing. Itu merupakan bantuan personal yang dikirim lewat Pemprov Aceh dan bukan melalui pemerintah pusat.
"Sebetulnya yang dimaksud itu adalah (sifatnya) personal (bantuan) yang dari China itu. Itu bukan bantuan asing, itu bantuan personal kepada Mualem yang mau mencari jasad-jasad dari para korban bencana," ujar Sjafrie.
Ia kembali menegaskan, pemerintah pusat secara keseluruhan menanggulangi penanganan bencana secara mandiri di tiga provinsi yang terdampak banjir dan longsor tersebut.
“Tetapi secara keseluruhan penanggulangan bencana yang ada di Sumatra Utara dan Sumatra Barat, serta Aceh, itu ditanggulangi secara mandiri," tutur dia.
3. Gubernur Aceh sebut bodoh bila bantuan asing dipersulit masuk
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memiliki pandangan berbeda. Ia menegaskan, tidak pernah menutup pintu bagi bantuan luar negeri dalam penanganan banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Rencong.
Mualem membantah anggapan yang menyebut Aceh mempersulit izin masuknya bantuan dari negara lain. Menurutnya, dukungan internasional justru sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan warga terdampak.
"Mereka tolong kita, kok kita persulit? Kan bodoh," ujar Mualem, Senin (8/12).
Eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu mempertanyakan pihak-pihak yang menuding Aceh menghalangi organisasi internasional atau negara asing menyalurkan bantuan kemanusiaan. Ia menegaskan, pemerintah daerah sama sekali tidak keberatan dengan masuknya dukungan dari luar, selama bertujuan membantu percepatan penanganan bencana.
