Ketua DPRD DKI Sebut Kasus Tanah Pulogebang Terkait Proyek DP 0 Rupiah
Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus pengadaan tanah Pulogebang, Jakarta Timur. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut, kasus ini berkaitan dengan program DP Nol Rupiah era Gubernur Anies Baswedan.
"Ya, (ada kaitannya dengan) DP nol rupiah," ujar Pras usai diperiksa KPK, Senin (10/4/2023).
1. Ketua DPRD DKI Jakarta diperiksa 5,5 jam
Prasetyo diperiksa KPK sekitar 5,5 jam. Ia mengaku ditanya tentang posisinya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) saat itu.
"Ditanya mengenai masalah Pulogebang, karena saya Ketua Banggar. Nah, pada saat 2018-2019 saya gak eksis ke pembahasan anggaran itu. Ditanya lah, ada berapa pertanyaan yaitu setiap undangan SKPD saya tanda tangan. Nah, itu saja yang ditanya sama dia," ujarnya.
2. Ketua DPRD DKI dukung pengusutan kasus tanah Pulogebang oleh KPK
Sebelumnya, Prasetyo Edi melalui media sosial menyampaikan bahwa ia mendukung kerja KPK dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, ia memenuhi panggilan KPK sebagai saksi.
"Komitmen saya mendukung sepenuhnya kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dengan selalu kooperatif apabila KPK membutuhkan data untuk memberantas kasus korupsi di Jakarta, memberikan keterangan apapun itu jika diperlukan," ujar Prasetyo Edi.
3. DPRD DKI Jakarta sempat digeledah KPK
Diketahui, KPK mulai mengusut dugaan korupsi pengadaan tanah di Cakung oleh BUMD DKI Jakarta, Sarana Jaya pada 2018-2019. Hingga saat ini, KPK masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti tambahan.
Meski sudah naik ke tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. Hal ini akan dilakukan ketika proses penyidikan cukup.
Sementara penyidikan berlangsung, KPK masih terus menghitung kerugian negara yang diakibatkan korupsi ini. Kerugian dari kasus ini telah mencapai ratusan miliar rupiah.
Dalam proses penyidikan ini, KPK sempat menggeledah sejumlah ruangan di DPRD DKI Jakarta. Ruang kerja yang digeledah antara lain milik Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi dan eks Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik.
Taufik juga pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu. Ia mengaku ditanya penyidik soal proses penganggaran di DPRD DKI.
