Komnas HAM: Ganti Rugi Korban Kerangkeng di Langkat Sedang Dihitung
Jakarta, IDN Times - Komnas HAM buka suara soal penetapan Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin, sebagai tersangka dalam kasus tewasnya penghuni kerangkeng di rumahnya.
Polda Sumatera Utara telah menetapkan Terbit sebagai tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Komnas HAM mengapresiasi langkah penegakan hukum ini.
Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam, mengatakan Polda Sumatera Utara mengupayakan hak pemulihan korban dan tengah dilakukan skema perhitungan restitusi sebagai konsekuensi dari kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang TPPO.
“Hal tersebut juga menjadi catatan yang baik dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak korban, terutama terkait gaji/upah yang tidak dibayar,” kata Anam dalam keterangannya, Rabu (6/5/2022).
1. Kasus ini bukan soal TPPO saja, tapi ada penyiksaan
Menurut Anam, Polda Sumatera Utara dan Komnas HAM sudah berkoordinasi soal kasus ini sejak awal proses penanganan. Bahkan, pada 31 Maret, ada agenda sinkronisasi dan konsolidasi temuan faktual dalam kasus itu.
“Sejak awal Komnas HAM RI mendorong proses penegakan hukum dalam perkara tersebut, tidak hanya terkait dengan TPPO semata, melainkan juga berbagai tindakan pidana lainnya, seperti penganiayaan yang menghilangkan nyawa (penyiksaan), perampasan kemerdekaan dan jenis kekerasan lainnya,” ujar Anam.
2. Ajak masyarakat yang tahu kasus untuk bersaksi
Komnas HAM mengimbau kepada seluruh masyarakat, yang mengetahui peristiwa kerangkeng manusia bupati Langkat nonaktif ini, agar berani memberikan kesaksian kepada Polda Sumatera Utara atau melalui Komnas HAM.
“Komnas HAM akan membantu proses pemberian kesaksian tersebut kepada penegak hukum, agar kasus tersebut dapat terungkap secara terang benderang,” kata Anam.
3. Berharap proses hukum makin cepat demi kebaikan korban
Pihaknya juga berharap, semakin cepat kasus ini solid dan dibuktikan, maka proses penahanan pada seluruh tersangka juga cepat dilakukan.
Dengan begitu, penegakan hukum atas kasus kerangkeng manusia bisa terus dikawal hingga ke persidangan.
“Hal tersebut tidak hanya untuk memastikan pemenuhan keadilan bagi korban, yang lebih penting bagi bangsa kita agar kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari,” tutur Anam.
