Konflik Internal di NU, Nusron: Semoga Badai Cepat Berlalu
- Pengurus PBNU minta Gus Yahya mundur karena terkait jaringan zionisme internasional
- Gus Yahya tolak mundur dari kursi ketua PBNU
- Desakan pemakzulan Gus Yahya akan diselesaikan di antara para ulama
Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Nusron Wahid, buka suara mengenai konflik internal yang sedang terjadi di PBNU. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya didesak mundur dari posisi ketua umum PBNU. Hal itu tertulis di dalam risalah rapat pengurus harian Syuriah.
Menteri dari Partai Golkar itu hanya memberikan komentar singkat. "Kita doakan semoga badai cepat berlalu, itu saja," ujar Nusron di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM), Jakarta, Senin (24/11/2025).
Sementara di forum yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK), Muhaimin Iskandar, turut menanggapi. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, ia dan Nusron juga membahas konflik internal di NU usai rapat antar kementerian.
Namun, ia tak bersedia membocorkan apa isi pembicaraannya dengan Nusron. "Saya sama Pak Nusron pasti setelah rapat resmi, bicara tentang NU. Isinya apa, kita sepakat isinya rahasia," kata Cak Imin.
1. Pengurus PBNU minta Gus Yahya mundur karena terkait jaringan zionisme internasional
Di dalam risalah yang diteken oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, pengurus PBNU meminta Gus Yahya mundur karena mengundang narasumber terkait jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Hal itu dinilai telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
"Kedua, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris, dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan," demikian isi hasil risalah pada Minggu kemarin.
Kepengurusan juga menyoroti tata kelola keuangan di PBNU yang diduga terjadi pelanggaran terhadap hukum syara. Hal ini berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku. Pelanggaran ini dinilai dapat berdampak buruk terhadap eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Atas pertimbangan tersebut, peserta rapat menyerahkan keputusan ke Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam. Setelah berunding, Rais Aam dan Wakil Rais Aam memutuskan Gus Yahya mundur dari jabatannya terhitung sejak 3 hari setelah diterimanya keputusan rapat harian.
2. Gus Yahya tolak mundur dari kursi ketua PBNU
Gus Yahya sendiri menolak desakan untuk mundur. Keputusan itu diambil usai digelar rapat koordinasi di Hotel Novotel Surabaya pada Sabtu lalu. Di forum itu, Gus Yahya mengumpulkan pengurus wilayah NU se-Indonesia (PWNU).
"Mereka mengatakan tidak mau saya mundur. Mereka khawatir saya mundur, karena mereka dulu memilih saya, mereka akan kecewa kalau saya mundur," ujar Gus Yahya.
Ia juga menegaskan dirinya tidak akan mundur sebagai Ketum PBNU, bahkan dengan alasan apapun. "Saya katakan, kalau saya tidak terbesit sama sekali (untuk mundur). Karena gak ada alasan untuk itu," katanya.
3. Desakan pemakzulan Gus Yahya akan diselesaikan di antara para ulama
Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, isu pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bakal diselesaikan secara internal oleh para ulama.
Ia meminta keluarga besar NU serta masyarakat tidak berspekulasi dan bersabar menunggu keputusan para ulama.
"Sekali lagi di sini saya sampaikan itu adalah masalah internal yang akan diselesaikan dengan cara-cara ulama ya. Tentu kami harapkan semua ikut bersabar, tidak terjebak dalam spekulasi-spekulasi. Tunggu pengumuman resmi," ujar Gus Ipul di Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025).
