KontraS: Bendera Bulan Bintang Jangan Jadi Alasan TNI Tembak Warga
KontraS mengecam dugaan penggunaan senjata api oleh personel TNI dalam kericuhan kenduri Maulid Nabi di Pidie, Aceh.
KontraS mencatat satu warga meninggal dunia dan sembilan lainnya terluka setelah kericuhan terkait pengibaran bendera Bulan Bintang.
KontraS meminta evaluasi, penelusuran rantai komando, serta proses peradilan umum bagi prajurit yang terbukti melakukan tindak pidana.
Jakarta, IDN Times - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam dugaan penembakan terhadap warga sipil oleh personel TNI dalam kericuhan kenduri Maulid Nabi di Kabupaten Pidie, Aceh. KontraS menilai pengibaran bendera Bulan Bintang jangan menjadi alasan bagi aparat menggunakan senjata api hingga menewaskan warga.
“Dalam konteks ini, penggunaan senjata api tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan penertiban, pengamanan, ataupun adanya penolakan masyarakat terhadap tindakan aparat,” ujar Plt Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Jane Rosalina Rumpia, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/11/2026).
1. KontraS sebut penembakan sebagai extrajudicial killing
Anggota KontraS, Jane Rosalina ketika memberikan respons atas vonis Andrie Yunus. (Tangkapan layar YouTube YLBHI) KontraS menilai, dugaan penembakan oleh personel TNI terhadap warga sipil merupakan bentuk pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing. Organisasi tersebut menyebut penggunaan kekuatan bersenjata harus memenuhi prinsip kebutuhan, kewenangan yang sah, dan proporsionalitas.
“Setiap bentuk pertanggungjawaban komando harus diperiksa berdasarkan unsur dan standar hukum yang berlaku,” kata Jane.
2. Satu warga tewas dan sembilan lainnya terluka
Peneliti KontraS, Jane Rosalina ketika memberikan keterangan pers mengenai kondisi terkini Andrie Yunus. (Tangkapan layar YouTube YLBHI) Berdasarkan informasi awal yang dihimpun KontraS, kericuhan bermula ketika sejumlah warga mengibarkan bendera Bulan Bintang dalam kenduri Maulid pada 4 November 2026. Ketegangan meningkat setelah personel TNI mendatangi lokasi untuk menurunkan bendera.
KontraS mencatat, satu warga berinisial AR (20) meninggal dunia dan sembilan warga lainnya mengalami luka-luka. Salah satu korban dilaporkan tertembak saat berada sekitar 100 meter dari lokasi utama kejadian.
3. KontraS desak pelaku diadili di peradilan umum
Ilustrasi borgol (IDN Times) KontraS meminta Presiden, Panglima TNI, dan KSAD mengevaluasi keterlibatan personel TNI dalam peristiwa tersebut. Investigasi juga harus menelusuri rantai komando, termasuk kemungkinan pemberian perintah atau pembiaran terhadap kekerasan.
KontraS turut mendesak agar prajurit yang terbukti melakukan tindak pidana umum terhadap warga sipil diadili melalui peradilan umum.
“Proses hukum yang transparan dan akuntabel ini menjadi kunci utama untuk memutus impunitas dan membangun profesionalisme militer,” ujar Jane.
