Lukai Hati Rakyat, PDIP Didesak Berani Nonaktifkan Deddy Sitorus
- Soroti parpol lain berani menunjukkan sikap tegas
- PDIP sebagai partai wong cilik harusnya junjung etika
- Memperburuk kepercayaan publik terhadap legislatif dan parpol
Jakarta, IDN Times - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendesak PDI Perjuangan (PDIP) segera mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan Deddy Sitorus. Desakan ini muncul menyusul pernyataan kontroversial Deddy Sitorus yang mengatakan “jangan bandingkan DPR dengan rakyat jelata.”
Ketua PD KMHDI Jakarta, Marselinus menilai, pernyataan itu sangat melukai hati masyarakat.
"Ucapan tersebut bukan hanya mencerminkan arogansi seorang wakil rakyat, tetapi juga mempertegas jurang pemisah antara DPR dan rakyat yang mereka wakili. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat," ujar Marselinus dalam keterangannya.
1. Soroti parpol lain berani menunjukkan sikap tegas
Marselinus menyoroti, beberapa partai politik lain telah menunjukkan sikap tegas dengan menonaktifkan kader-kader mereka sebagai anggota DPR karena membuat pernyataan atau tindakan kontroversial.
Nama-nama itu adalah Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Nafa Urbach, Adies Kadir, hingga Uya Kuya. Mereka dinonaktifkan oleh partai masing-masing demi menjaga marwah partai dan merespons kemarahan publik.
“Langkah yang diambil oleh Ketum Partai NasDem dan PAN sudah tepat dan menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Kini tinggal PDIP yang belum mengambil tindakan terhadap Deddy Sitorus, padahal dampak dari ucapannya sangat meresahkan,” beber Marselinus.
2. PDIP sebagai partai wong cilik harusnya junjung etika
Marselinus menyebut, PDIP sebagai partai yang melabeli wakil wong cilik harusnya berani jika harus menjunjung tinggi etika politik dan moralitas publik.
"Kami menilai bahwa sebagai partai besar yang mengusung nilai-nilai kerakyatan dan mengaku bahwa mereka wakil wong cilik, PDIP semestinya menjadi teladan dalam menjunjung etika politik dan moralitas publik," kata dia menegaskan.
3. Memperburuk kepercayaan publik terhadap legislatif dan parpol
Lebih lanjut, Marselinus menegaskan, tidak adanya sikap tegas parpol terhadap kadernya yang ugal-ugalan justru akan memperburuk kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan partai politik.
"Pembiaran terhadap pernyataan semacam ini akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif maupun partai politik," imbuh dia.
