Mengenal Propaganda, Istilah yang Dikenal Sejak Era Paus Gregorius XV
- Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan RUU Propaganda Asing untuk melindungi kepentingan nasional, sementara istilah propaganda sendiri berakar dari lembaga keagamaan yang dibentuk Paus Gregorius XV pada abad ke-17.
- Dalam dunia intelijen, propaganda diklasifikasikan menjadi putih, abu-abu, dan hitam berdasarkan tingkat keterbukaan sumbernya serta tujuan pengaruh terhadap publik atau lawan politik.
- Propaganda juga digunakan dalam konflik Ambalat antara Indonesia–Malaysia dan perang dagang AS–China, di mana narasi strategis dimanfaatkan untuk membentuk citra dan memperkuat posisi masing-masing negara.
Jakarta, IDN Times - Istilah propaganda menjadi sangat populer di telinga masyarakat, menyusul wacana pemerintah yang akan merancang undang-undang propaganda asing dan penanggulangan disinformasi. Pemerintah mengklaim, RUU tersebut menjadi instrumen bagi negara untuk melindungi kepentingan nasional dari propaganda dan agitasi asing.
Penggunaan kata propaganda pertama kalinya muncul untuk penyebaran agama Kristen. Paus Gregorius XV pada tanggal 6 Januari 1622 mengeluarkan sebuah dekrit yang mendirikan badan bernama: ”Sacra Congregatio de Propaganda Fide atau Sacred Congregation for Propagation of the Faith” (Perhimpunan Suci untuk penyebaran Agama) yang dalam hal ini penyebaran agama Kristen Roma Katolik.
Dan Nimmo (2005) menyebutkan, Paus Gregorius XV membentuk suatu komisi para kardinal, Cogregatio de Propaganda Fide, untuk menumbuhkan keimanan Kristiani di antara bangsa-bangsa lain. Para misioner ditugasi untuk menyebarkan doktrin, seorang misioner untuk satu kelompok yang terdiri atas beberapa ribu pemeluk baru yang diharapkan.
Paus mendirikan lembaga tersebut saat terjadinya reformasi, di mana berbagai kelompok membelot dari Gereja Katolik dan jemaat tersebut adalah bagian dari gereja kontra-Reformasi. Nama lembaga yang didirikan Paus itu akhirnya mempopulerkan kata propaganda.
Adapun tugas lembaga tersebut antara lain untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk penyebaran agama katolik, mempersiapkan tenaga-tenaga untuk ditugaskan sebagai penyebar agama katolik, mempersiapkan dan menentukan metode penyebaran agama katolik yang disesuaikan dengan sasaran, juga menampung dan mempelajari laporan-laporan para penyebar (misionaris), serta mengadakan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan, sehingga dapat disempurnakan rencana penyebaran yang lebih baik.
Dosen Fakultas Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Jakarta, Moeryanto Ginting Munthe dalam jurnal berjudul 'Propaganda dan Ilmu Komunikasi' menjelaskan, Propaganda pada dasarnya bersifat persuasi.
Metode persuasi menggunakan himbauan, rayuan, ajakan, ”iming-iming” dengan tujuan agar komunikan dengan senang hati, sukarela melakukan sesuatu sesuai dengan pola yang ditentukan komunikator. Namun, sifat persuasi tersebut hanya sebagai bagian dari teknik untuk mempengaruhi orang agar melakukan sesuatu, berdasarkan kepentingan sang komunikator.
1. Klasifikasi propaganda di dunia intelijen
Intelijen membagi propaganda ke dalam tiga warna utama untuk menentukan sejauh mana keterlibatan aktor di baliknya:
1. Propaganda Putih (White Propaganda):
Sumbernya jelas dan diakui secara terbuka (misalnya, siaran resmi pemerintah atau pernyataan pers kementerian). Pesannya cenderung mengandung fakta, meski disajikan dari sudut pandang yang sangat menguntungkan pihak pengirim.
2. Propaganda Abu-abu (Grey Propaganda):
Sumbernya sengaja dibuat tidak jelas atau ambigu. Informasi disebarkan tanpa identitas pengirim yang pasti, sehingga sulit bagi publik untuk memverifikasi apakah itu berita independen atau titipan intelijen.
3. Propaganda Hitam (Black Propaganda):
Sumbernya dipalsukan agar terlihat seolah-olah berasal dari pihak lawan atau pihak ketiga yang netral. Tujuannya adalah untuk mempermalukan, memecah belah, atau merusak reputasi lawan dari dalam.
2. Propaganda digunakan dalam konflik ambalat RI dan Malaysia
Ginting mencontohkan, propaganda di balik konflik kasus Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Sejak peristiwa klaim Malaysia atas Ambalat itu, langkah-langkah mempengaruhi pihak lain pun dilakukan oleh p Malaysia dan Indonesia.
Tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan, membenarkan alasan-alasan, juga untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Intinya, kedua pihak ingin memenangkan pengaruh sekaligus memenangkan kepemilikan terhadap Ambalat.
Sama halnya pada tahun 2003, ketika Amerika Serikat (AS) bersama sekutunya menyerang Irak, dalam peristiwa itu terjadi perang argumentasi, perang informasi, perang fakta, perang propaganda, dan rangkaian kegiatan perang urat syaraf antara kedua kubu.
Dalam bukunya, Ginting menjelaskan, tujuan pokok semua kegiatan itu dilakukan adalah guna menghancurkan, melemahkan pihak musuh, sehingga dalam pertikaian, konflik, atau peperangan itu diperoleh kemenangan.
Namun, apabila ditelaah lebih jauh, propaganda tidak hanya dilakukan pada waktu perang, tetapi dalam situasi apa pun bisa digunakan untuk mempengaruhi pihak lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan si propagandis.
3. Propaganda dalam perang dagang AS-China
Silvia Nurhaliza Faridah dalam jurnal bertajuk "Perebutan Dominasi Ekonomi: Propaganda China dalam Konflik Perang Dagang Amerika Serikat–China di Kawasan Asia Pasifik" menjelaskan, China menggunakan strategi propaganda saat menghadapi AS dalam perang dagang kedua negara.
Strategi global China saat ini berfokus pada pembentukan narasi strategis yang memposisikan dirinya sebagai pemimpin alternatif yang lebih inklusif dibandingkan Amerika Serikat. Melalui penguasaan media domestik dan internasional, China menciptakan dualisme citra yang kontras: Amerika Serikat digambarkan sebagai kekuatan imperialistik yang menggunakan kebijakan luar negerinya untuk menahan kebangkitan negara berkembang, sementara China memposisikan diri sebagai pahlawan yang berkomitmen pada perdagangan bebas dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks perang dagang, narasi ini sangat kuat digunakan untuk mendiskreditkan AS sebagai pihak yang proteksionis dan egois.Kekuatan narasi ini diperkuat melalui diplomasi publik yang agresif di forum-forum internasional seperti G20 dan ASEAN.
Instrumen utamanya adalah Belt and Road Initiative (BRI), yang dipasarkan bukan sekadar sebagai proyek infrastruktur, melainkan sebagai solusi nyata bagi tantangan pembangunan di negara-negara berkembang. Dengan menawarkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, China berhasil membangun citra sebagai mitra pembangunan yang lebih peduli pada kebutuhan lokal dibandingkan Amerika Serikat, yang seringkali dianggap lebih mementingkan kepentingan strategis dan politisnya (Wambrauw & Menufandu, 2022).
Melengkapi pendekatan ekonomi tersebut, China juga memanfaatkan diplomasi kebudayaan melalui institusi seperti Institut Konfusius dan berbagai program pertukaran budaya. Langkah ini bertujuan untuk membangun soft power dengan memperkenalkan nilai-nilai perdamaian dan kerja sama, sekaligus meredam kritik dari negara-negara Barat.
Melalui kombinasi investasi infrastruktur yang masif dan pendekatan budaya yang ramah, China secara bertahap mengurangi ketergantungan negara-negara berkembang pada pengaruh Amerika Serikat. Pada akhirnya, strategi ini memberikan legitimasi bagi kebijakan China di panggung internasional, memperkuat posisinya dalam persaingan global, dan mengukuhkan perannya sebagai kekuatan penyeimbang yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan dunia.
