Tiga Anak Buah Jokowi Dicecar DPR soal Deklarasi Presiden Tiga Periode
Jakarta, IDN Times - Beberapa anggota Komisi II DPR mencecar tiga anak buah Presiden Joko “Jokowi” Widodo terkait isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan hingga 3 periode dalam rapat kerja pada Senin (4/4/2022).
Tiga anak buah Jokowi yang hadir dalam rapat kerja tersebut yakni Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretariat Kabinet (Seskab) Pramono Anung.
1. PDIP singgung deklarasi APDESI di Istora Senayan
Semula, Pratikno dicecar oleh para anggota Komisi II DPR yang hadir dalam rapat terkait dengan dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode.
Anggota Komisi II DPR fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus menyinggung perihal deklarasi tersebut kepada Mensesneg Pratikno. Dia mempertanyakan apakah isu yang digaungkan oleh APDESI itu pernah dibahas di Sesneg.
“Untuk pak Mensesneg, ini juga kembali ke masalah deklarasi untuk dukungan 3 periode yang dilakukan asosiasi pemerintah desa, bagaimana ini, harus kami tanyakan,” kata Ihsan.
Menurut Ihsan, fungsi Sesneg adalah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan antara pemerintah daerah dan lembaga daerah. Maka dari itu, Sesneg seharusnya bisa memberikan jawaban atas pertanyaan isu krusial yang tiba-tiba muncul dari ranah desa.
“Apakah ini berarti di tempat bapak apakah memang pernah dibahas? Bagaimana bapak melihat isu ini? Bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah melaksanakan politik praktis,” tutur Ihsan.
2. PKS singgung deklarasi APDESI menggunakan anggaran negara
Anggota Komisi II DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga turut menyinggung perihal deklarasi APDESI yang dilakukan di Istora Senayan pada pekan lalu. Dia mempertanyakan apakah deklarasi tersebut menggunakan anggaran negara.
Pasalnya menurut Mardani, kondisi itu bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya jika memang ada isu Jokowi 3 periode maka biarlah isu tersebut menjadi isu elitis yang diputuskan oleh pimpinan partai politik.
“Mudah-mudahan tidak ada anggaran negara digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode atau penundaan,” kata Mardani dalam rapat kerja tersebut.
3. PAN sorot isu perpanjangan jabatan presiden 3 periode
Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus juga turut menyinggung persoalan perpanjangan jabatan yang menjadi isu nasional. Menurut Guspardi, ketiga pembantu Jokowi ini perlu memberikan penjelasan duduk perkara dan sikap Istana terkait wacana politis tersebut.
“Ada isu-isu nasional, termasuk juga persoalan perpanjangan jabatan, persoalan tiga periode jabatan presiden, dan lain sebagainya,” kata dia.
4. Mensesneg Bantah Deklarasi Jokowi 3 Periode
Mensesneg Pratikno dalam rapat tersebut mengatakan memang mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan seluruh pemerintah tingkat desa di Istora Senayan. Namun ia membantah deklarasi dukungan Presiden Jokowi 3 periode yang disampaikan APDESI.
“Perlu kami tegaskan waktu pak presiden ada di ruang tersebut, tidak ada pernyataan deklarasi apapun. Jadi kalau ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami,” tutur dia.
