Mendagri Minta Kepala Daerah Dukung Pendidikan Dasar-Menengah
- Mendagri Tito Karnavian akan mendukung penguatan pendidikan dasar dan menengah dengan menggelar pertemuan dengan kepala daerah.
- Pertemuan tersebut membahas urusan pendidikan dasar dan menengah, termasuk SPMB, perbaikan sarana sekolah, guru, dan sekolah swasta.
- Koordinasi antara Kemendikdasmen dan Kemendagri penting untuk mendukung kebijakan pendidikan dasar dan menengah di tingkat daerah.
Jakarta, IDN Times – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bakal menggelar pertemuan dengan kepala daerah untuk mendukung penguatan pendidikan dasar dan menengah.
Rencana ini muncul setelah dirinya berdiskusi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
1. Mendagri dan Mendikdasmen bahas berbagai isu
Dalam pertemuan itu, Tito mengaku banyak membahas urusan pendidikan dasar dan menengah seperti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), perbaikan sarana dan prasarana sekolah, guru, dan sekolah swasta. Pertemuan dengan kepala daerah juga bakal melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Pendidikan, dan Inspektorat Daerah.
“Nanti kami akan melaksanakan Zoom Meeting berdua (bersama Mendikdasmen) dengan semua yang ada stakeholder di wilayah,” ujarnya di hadapan awak media usai pertemuan dengan Mendikdasmen di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (31/1/2025).
2. Pendidikan dasar dan menengah tanggung jawab pemda
Ia menegaskan, koordinasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan Kemendagri penting karena urusan pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Karena itu, kebijakan seperti SPMB perlu dipahami oleh Pemda selaku pelaksana kebijakan.
Kemendagri dipastikan akan mendukung kebijakan tersebut sehingga Pemda dapat menjalankannya.
“Kami juga akan membantu untuk memonitor, mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh Bapak Menteri (Mendikdasmen),” imbuh dia.
3. Kemendagri evaluasi dukungan pemda terhadap sekolah swasta
Terkait dukungan pemda terhadap sekolah swasta, Kemendagri bakal melihat daerah mana saja yang telah memberikan hibah atau bantuan. Kebijakan ini juga akan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Kemendagri akan memublikasikan kepada publik ihwal daerah mana saja yang telah menyalurkan bantuan. Begitu pula dengan daerah yang memiliki kemampuan fiskal, tapi tidak menyalurkannya.
“Sehingga publik bisa menilai kepala daerahnya (terkait) perhatiannya seperti apa kepada anak-anak muda, murid-murid ya, bukan hanya yang (sekolah) negeri tapi juga yang swasta,” imbuh Tito.
