Menhut Raja Juli Klaim Karhutla Menurun, Ini Kata Greenpeace

Raja Juli menjelaskan Agustus menjadi awal menguatnya El Nino, sedangkan puncaknya diperkirakan terjadi pada September 2026. Karena itu, September disebut sebagai periode yang membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi.

Raja Juli menyebut karena El Nino 2026 berada pada level yang sama dengan kondisi 2015, pemerintah menggunakan 2015 sebagai salah satu pembanding dalam penanganan karhutla tahun ini.

Raja Juli juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurutnya, penurunan angka karhutla bukan hasil kerja satu kementerian saja, melainkan kerja sama dari seluruh pihak.

Selain itu, Raja Juli juga menegaskan karhutla yang terjadi saat ini pada dasarnya bukan kebakaran yang muncul secara alami. Ia menyebut kemungkinan besar kebakaran disebabkan aktivitas manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Berbeda dengan Kemenhut, Greenpeace Indonesia memiliki catatan karhutla berbeda. Mereka mencatat terdapat 1.700 titik asap di seluruh Indonesia sepanjang 2026. Greenpeace tak lagi menghitung berapa luas lahan, karena yang terpenting adalah upaya penanganan dan penindakan.

Peneliti Senior Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda, mengatakan lembaganya mencatat karhutla berdasarkan titik asap, karena lebih akurat ketimbang fire hotspot atau titik-titik api. Pengamatan secara fire hotspot bersifat real time dan terkadang tidak terdeteksi citra satelit NASA jika tertutup awan. Fokus karhutla Greenpeace tahun ini di Sumatra, Kalimantan, dan Papua Selatan.

"Jadi sebenarnya kalau kita memakai data fire hotspot itu, misal 'oh, sekarang fire hotspot-nya 6.000', buat saya tuh gak ada artinya, 6.000 tuh apa gitu, gak ada maknanya, gitu kan," ujar Sapta kepada IDN Times.

Luas karhutla, kata Sapta, bersifat dinamis selama masih musim kemarau. Apalagi diperparah dengan adanya El Nino yang menambah tingkat kekeringan yang puncaknya diprediksi terjadi September 2026.

"Nah, berarti luas kebakarannya itu pasti akan bertambah terus, akan terus meluas kan, gitu. Nah, memang areal terbakar itu bagusnya memang dihitung ketika event ini udah selesai, event kebakaran, karena areal bekas terbakar itu tiga bulan setelah kebakaran tuh masih bisa dideteksi oleh satelit tuh, kelihatan banget gitu kan.," kata dia.

"Nanti warnanya, ronanya coklat, ketika yang lainnya hijau, kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi data valid, apalagi wali data areal terbakar tuh Kemenhut," dia menambahkan.

Sapta menyebutkan, dari 1.700 titik asap, sebanyak 1.000 titik asap berada di lahan gambut. Dari ribuan titik asap itu, juga ditemukan mayoritas titik terjadi di lahan yang pernah terjadi karhutla tahun sebelumnya. Dengan kata lain, ada pengulangan lokasi karhutla.

Harusnya, kata Sapta, pemerintah dan NGO duduk bersama menyatukan data-data karhutla yang diperoleh, sehingga lebih akurat dan lebih mudah penanganannya.

"Nah, itu beberapa platform, beberapa NGO pernah itu mengeluarkan itu, areal terbakar sendiri, gitu kan. Dan pastinya akan lebih besar daripada Kemenhut, nah itu di ini ya, terkena blacklist dari Kemenhut gitu," ujar dia.

"Bahwa data resmi itu ya data dia gitu, padahal ya semua orang berhak, orang sama-sama menggunakan satelit bisa gitu ya. Makanya kemarin kami pernah ngeluarin riset itu di 2025, nah kita pakai aja semua datanya, kita gabungin aja data Kemenhut, data dari ada namanya Tree Map ya, Fire Research Tree Map gitu, Unggas Nusantara kita pakai, kemudian data kita sendiri, Greenpeace, gitu. Nah, artinya itu itu sebenarnya data yang memang valid, tapi kendalanya adalah harusnya itu setelah selesai event," papar Sapta.

Kebakaran di lahan gambut juga punya karakter tersendiri, ketika api di permukaan terlihat sudah padam, belum tentu api di dalamnya benar-benar sudah padam. Karena itu, Greenpeace memilih pencatatan karhutla berdasarkan titik sumber asap, bukan titik api.

"Karena kalau kita sandingkan juga dengan data fire hotspot, ternyata juga di situ banyak fire hotspot-nya. Nah, ini sebenarnya sumber asap ini adalah indikasi kebakaran yang sedang berlangsung. Karena prosesnya adalah, dengan sumber asap ini kita akan tahu sumbernya dari mana. Terus sebenarnya kita bisa nge-trace asapnya ini ke arah mana gitu," kata Sapta.

Greenpeace menyoroti tiga hal dalam masalah karhutla. Pertama soal dampak asap yang kini sudah menyebar ke beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Harusnya, kata Sapta, pemerintah sudah menetapkan status sebagai bencana nasional. Kedua, lemahnya penindakan terhadap pelaku karhutla, dan ketiga tidak ada political will atau komitmen dalam penangangan karhutla yang rutin terjadi setiap tahun.

"Ini sebaran asap di Kalimantan itu, misal di Kalbar gitu ya. Di Kalbar itu 23 sampai 28 hari. Jadi 14 kabupaten itu dapat asap 23 sampai 28 hari. Artinya, selama Agustus ini atau lebih dari tiga minggu, masyarakat kena asap, gitu kan. Nah, kalau di Kalimantan ini kita totalkan perkiraan yang terdampak oleh asap ini di sekarang ada di lima provinsi. Di Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara pun juga berasap. Jadi, total 23,4 juta orang terdampak asap," kata Sapta.

Greenpeace menyebut karhutla adalah kejahatan yang berulang setiap tahun. Sayangnya, kata Sapta, lemahnya penindakan pada pelaku korporasi konsesi maupun per orangan, asap menjadi bencana yang berdampak pada warga lokal hingga regional.

"Kejahatan berulang gitu. Tapi asapnya, ini menjadi bencana. Bencana artinya apa? Yang merugikan masyarakat, merugikan negara, gitu kan. Berbagai sektor, terutama kesehatan, ekonomi, gitu kan. Keselamatan, asapnya tebalnya tuh kan, gak bisa kerja, ya? Banyak berita itu kecelakaan. Bayangin aja tiba-tiba nyungsep masuk got, kayak gitu. Karena saking tebalnya asap gak kelihatan jalan," ujar Sapta.

Karena itu, Greenpeace bersama NGO dan masyarakat di Sumsel melakukan gugatan hukum terkait karhutla yang dampaknya sudah sangat menyusahkan warga.

Rata-rata kata, Sapta, pelaku karhutla yang ditindak pada korporat hanya pada level direksi, belum sampai pada level grup bisnis. Penelusuran kasus karhutla pada pelaku korporat juga tidak mudah, karena biasanya menggunakan modus tertentu. "Biasanya perusahaan dijual atau apa, jadi susah ditelusuri," ujar Sapta.

"Nah, itu itu banyak terjadi di area sawit mereka gitu. Nah, ini tapi sebenarnya izin sawit ini kan batasnya juga sebenarnya ada berbagai macam ya. Ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), ada izin lokasi, ada HGU (Hak Guna Usaha) gitu. Nah, ini yang lebih rumit menelusurinya gitu ya. Karena bisa jadi kita menggunakan data IUP gitu, padahal kalau di HGU dia di luar HGU gitu. Tapi biasanya yang terbakar memang bukan kebun sawitnya. Kebun sawitnya udah pasti jadi HGU kan?" kata dia.

Sapta mengatakan dari 1.700 titik asap karhutla, sekitar 600 titik berada di Kalimantan. "Artinya Kalimantan ini yang paling masif."

Greenpiece juga menemukan modus karhutla untuk ekspansi lahan. Wilayah-wilayah yang terbakar biasanya belum ditanami. "Jadi emang indikasinya untuk clearing ini kebakarannya. Makanya dia banyak untuk ekspansi," kata Sapta.

Sapta menyebut wilayah karhutla biasanya terjadi di lahan milik negara dan konsesi. Khusus di Kalimantan, terdeteksi 34 perusahaan yang diduga terlibat sebagai penyumbang karhutla.

"Nah, di Kalimantan ini kita deteksi ada 34 perusahaan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) atau HTI (Hutan Tanaman Industi) gitu. Itu yang sebagai penyumbang sumber asap di Kalimantan gitu selama Agustus. Nah, ini list-nya itu sebenarnya 11-12 kalau kita melihat dari jumlah titik (sumber asap)," ujar Sapta.

Harusnya, kata Sapta, ada ratusan perusahaan penyumbang asap di Kalimantan, namun karena kendala di lapangan, hanya tercatat 34 perusahaan.

"Kalau yang di Kalimantan ini 34 perusahaan. Tapi kan akhirnya yang dikejar atau ini kan kurang dari itu gitu. Padahal di list-nya aja udah banyak gitu. Bahkan, Walhi dengan analisis hotspot-nya bisa menemukan ratusan gitu. Sebenarnya kita juga bisa mengeluarkan itu gitu. Tapi menurut kami itu kurang kuat untuk dijadikan gugatan," kata dia.

"Karena penegakan hukumnya itu harus, makanya kalau KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) atau pun Kehutanan (Kementerian Kehutanan) dia agak lambat, karena dia harus melakukan verifikasi di lapangan gitu. Nah, ini sebenarnya kan ada list-nya ada ratusan gitu ya. Harusnya itu yang harus dikejar," ujar Sapta.