Mensos Juliari Targetkan Penurunan Kemiskinan 6,5 Persen di 2020-2024
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Juliari P. Batubara terus melakukan upaya percepatan penurunan kemiskinan. Hal ini sesuai arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Selasa (11/2)
Mensos Juliari mengungkapkan, dalam Rapat Pleno TNP2K Wapres Ma'ruf Amin menekankan target RPJMN 2020–2024 untuk menurunkan tingkat kemiskinan antara 7 persen (moderat) hingga 6,5 persen (optimistis) di akhir 2024.
"Kementerian Sosial siap menindaklanjuti hasil Rakor TNP2K dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan," ujar Mensos dalam siaran tertulis yang diterima IDN Times.
1. Kemensos tingkatkan kualitas bantuan
Selain melalui bantuan sosial yang sudah berjalan, Kemensos juga meningkatkan kualitas bantuan.
"Kami juga mendorong graduasi para penerima manfaat agar mereka mandiri. Tidak kalah penting, Kemensos juga meningkatkan kualitas data penerima bansos, dengan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” imbuhnya.
2. Program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menjangkau 10 juta keluarga
Dalam rilis TNP2K, Wapres meminta menteri terkait termasuk Menteri Sosial berkoordinasi dan memastikan perbaikan sistem perlindungan sosial agar lebih dapat mengatasi permasalahan kesejahteraan pada setiap tahapan kehidupan.
Wapres juga meminta program-program perlindungan sosial menjangkau setiap kelompok miskin dan rentan, dan program diimplementasikan secara efektif.
Mensos Juliari menambahkan, sesuai arahan Wapres ini hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan inklusif dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Kemensos.
Paradigma inklusif diakomodasi Kemensos dalam tagline baru #KemensosHADIR. Dimana “I” adalah ‘inklusif’ berarti dalam bekerja selalu melibatkan semua _stakeholders_ .
“Kami terus memperkuat program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang tahun ini menjangkau 10 juta keluarga. Kemudian Kemensos juga mulai mentransformasikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Dimana indeks dan komponen Program Sembako ditambah,” kata Juliari.
3. Transformasi bansos dari BPNT kepada Program Sembako naik Rp40.000 per bulan
Akhir Januari, Mensos Juliari meresmikan transformasi bansos dari BPNT kepada Program Sembako dimana indeks dari Rp110.000/KPM/bulan menjadi Rp150.000/KPM/bulan. Selain itu komponen bahan pangan juga diperbanyak, dari beras dan telur pada skema BPNT, kini ditambah pilihannya dengan ayam, daging dan kacang-kacangan.
“Adanya tambahan Rp40.000 per bulan itu kami rekomendasikan untuk membeli daging, ikan, ayam, dan kacang-kacangan,” kata dia.
4. Penambahan jenis bahan pangan bisa menekan pengeluaran KPM
Penambahan komoditas selain beras atau telur untuk memperhatikan gizi bagi masyarakat. DirekturJenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Andi ZA Dulung menyampaikan, kenaikan indeks bantuan dan penambahan jenis bahan pangan tersebut diharapkan pengeluaran KPM dapat ditekan dan mereka menjadi lebih mandiri.
“Kenaikan (indeks bantuan) ini selain bertujuan untuk menekan pengeluaran mereka (KPM), tujuan lainnya adalah untuk membentuk mereka menjadi lebih mandiri," kata Dirjen PFM.
Program BPNT yang akan bertransformasi menjadi Program Sembako memberikan kontribusi pada penurunan persentase penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran penduduk di Indonesia.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, angka tersebut menurun 0,19 persen jika dibandingkan pada bulan Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen.
