Dewan Kolonel Dinilai Jadi Duri Dalam Daging untuk PDIP
Jakarta, IDN Times - Dewan Kehormatan PDI Perjuangan telah memberikan sanksi keras kepada pencetus Dewan Kolonel. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengatakan, pembentukan Dewan Kolonel merupakan duri dalam daging untuk PDI Perjuangan.
"Pembentukan Dewan Kolonel sebuah organ baru di luar struktur PDIP yang diinisiasi oleh sejumlah kader partai, seperti Trimedya Panjaitan dan kawan-kawan, meski untuk mempopulerkan Puan Maharani di dapil para anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, namun langkah ini jelas sebagai tindakan insubordinasi untuk memecah belah sesama kader partai," ujar Petrus dalam keterangannya, Selasa (8/11/2022).
Petrus mengatakan, PDIP juga sudah menegaskan Dewan Kolonel tidak ada dalam visi misi dan AD/ART partai.
1. Ada puluhan sayap partai yang tertulis dalam AD/ART PDIP, kenapa Dewan Kolonel yang dipilih?
Petrus kemudian mempertanyakan kenapa para anggota DPR RI Fraksi PDIP membentuk Dewan Kolonel. Padahal, dalam pembentukan AD/ART yang disahkan saat kongres disediakan puluhan sayap partai.
"Namun, mengapa kader-kader seperti Trimedya Panjaitan dan kawan-kawan enggan mengisi organ-organ partai yang sudah ada, sebut saja Komunitas Juang atau Satgas yang melembaga dalam struktur DPP PDIP," ucap dia.
Menurutnya, bila Dewan Kolonel ini tetap berjalan, bisa bermetamorfosa menjadi Dewan Jenderal. Beruntung, kata dia, Dewan Kolonel segera dihentikan karena tidak tercatat di dalam AD/ART PDIP.
2. Dewan Kolonel kalau tidak dicegah, bisa jadi sarana mencari muka
Lebih lanjut Petrus mengatakan, Dewan Kolonel apabila tidak dicegah, bisa menjadi sarana cari muka. Terutama mereka yang ingin dekat dengan Puan Maharani.
"Ada yang lebih ekstrem menilai bahwa Dewan Kolonel ini berpotensi menjadi kekuatan pembangkangan yang sedang berproses mencari bentuk, membuat gimick seolah-olah mereka sebagai kader pejuang tetapi sesungguhnya mereka adalah pecundang yang memecah belah sesama kader," kata dia.
3. PDIP beri sanksi keras ke kader pencetus Dewan Kolonel loyalis Puan
Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, baru memberi teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, terkait pernyataannya yang mengaku siap menjadi calon presiden (capres) 2024.
Selain itu, Bidang Kehormatan DPP PDIP juga memberi sanksi teguran keras kepada sejumlah kader yang mencetuskan Dewan Kolonel untuk mendukung Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai capres 2024.
"Supaya sama dengan juga yang kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan dan beberapa yang memang ada nama tapi mereka tidak terlibat langsung di media, kami akan panggil lakukan klarifikasi," ujar Komarudin di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022).
"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," sambungnya.
4. Pencetus Dewan Kolonel
Diketahui, politikus PDIP Trimedya Pandjaitan mengakui pihaknya membentuk Dewan Kolonel untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani menuju Pemilu 2024.
Trimedya mengaku, Dewan Kolonel dibentuk setelah rapat pengarahan Puan Maharani. Dia dan Johan Budi yang ada di ruangan, kala itu terpikir bagaimana cara meningkatkan elektabilitas Puan Maharani.
"Johan Budi bilang, kita loyalis Mbak Puan harus buat sesuatu, Dewan Kolonel. Kita tunjukan bahwa kita loyalis mbak Puan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Selasa (20/9/2022).
Trimedya menjelaskan, ada keinginan dari internal PDIP yang mendukung keberlanjutan trah Sukarno di PDIP.
“Tapi kita merasa khawatir, kalau bukan darah Bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar. Itu juga ada kekhawatiran,” ujar Trimedya.
Menurutnya, ada ketakutan apa yang terjadi pada keluarga Soeharto di Partai Golkar terjadi di PDIP.
“Lihat saja keluarga Pak Harto di Golkar kan seperti apa, padahal yang dirikan Golkar dari nol,” ujarnya.
