NasDem Minta Presiden Jokowi Netral di Pilpres 2024
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP NasDem, Sugeng Suparwoto, meminta Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk netral dan tidak berpihak kepada calon tertentu pada Pemilu 2024. Sugeng menilai bila presiden yang sedang menjabat mendukung salah satu pasangan calon (paslon), bisa mengancam netralitas demokrasi.
"Harus diciptakan situasi yang kondusif bagi kompetisi yang lebih fair, jujur, adil, kenapa? Tadi, saling mengingatkan mohon maaf kalau kayak gini-kayak gini, ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak kepada calon tertentu, itu seyogyanya dihapuskan. Dan itu sepakat di level itu," ujar Sugeng, Minggu (7/5/2023).
1. Ada lima nama yang sedang digodok untuk jadi cawapres Anies Baswedan
Sugeng mengatakan Tim Kecil Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengantongi lima nama calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurutnya, lima nama itu sedang digodok untuk nantinya bisa dipilih sebagai cawapres Anies Baswedan.
"Sempat menyebut bahwa itu sudah kami sudah mengerucut menjadi lima nama, memang, hanya siapa saja? Wah itu tim yang menggodok dan kita sepakat akan diserahkan ke calon presiden," kata Sugeng di Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).
2. Masih enggan sebut siapa saja nama cawapres Anies
Meski demikian, Sugeng masih enggan sebut siapa saja nama lima cawapres yang disiapkan untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Menurutnya, tim kecil masih melakukan pembahasan.
"Intinya ada suasana yang coba dibangun demi baiknya ini negara, bangsa ini ke depan. Itu saja," kata dia.
3. Jusuf Kalla ingatkan Jokowi tak terlalu dalam terlibat politik jelang pensiun
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau yang kerap disapa JK, mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak terlalu dalam melibatkan diri dalam suasana politik yang ada saat ini, terlebih jelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024
"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," kata dia di kediamannya, kawasan Jakarta, Sabtu (6/5/2023).
Hal ini adalah respons JK pada ketidakhadiran Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada pertemuan ketua umum partai pendukung pemerintah dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Jusuf Kalla mengatakan jika memang pembahasan dalam pertemuan di Istana soal pembangunan, mestinya Surya Paloh atau Nasdem diundang oleh Jokowi.
"Mestinya harusnya diundang (Nasdem) kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik," kata JK.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
