Papua Barat Daya Diresmikan, KSP: Manfaatkan Dana Otonomi Khusus
Jakarta, IDN Times - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, mengapresiasi peresmian Provinsi Papua Barat Daya. Jaleswari mengatakan pembentukan provinsi baru di tanah Papua itu merupakan bentuk komitmen pemerintah meningkatkan layanan publik.
Jaleswari menjelaskan, Papua Barat Daya resmi menjadi provinsi ke-38 di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022.
“Pemekaran wilayah ini jelas membuktikan keberpihakan yang kuat dari Pemerintah dan DPR terhadap aspirasi berbagai elemen masyarakat, khususnya Orang Asli Papua yang menginginkan langkah percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah dengan luas total 38.820,90 km2 ini,” ujar Jaleswari dalam keterangannya, Senin (12/12/2022).
1. Papua Barat Daya miliki potensi sumber daya alam yang baik
Jaleswari mengatakan, Provinsi Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya alam yang baik. Salah satu Raja Ampat. Ini merupakan daya tarik pariwisata yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Oleh karena itu, dia meminta potensi sumber daya alam itu bisa dikelola dengan baik.
“Penjabat Gubernur harus mampu membangun kolaborasi antar pihak, untuk memastikan bahwa paradigma pembangunan yang lebih inklusif dan mengedepankan perspektif antropologis, yaitu mengedepankan pelibatan Orang Asli Papua dapat diterapkan di Papua Barat Daya, sehingga mampu memberikan dampak terhadap percepatan perbaikan indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia,” ucap Jaleswari.
2. Dana otonomi khusus harus bisa dimanfaatkan dengan baik
Lebih lanjut, Jaleswari meminta para pejabat di Provinsi Papua Barat Daya bisa memanfaatkan dana otomoni khusus dengan baik. Sebab, dana alokasi khusus kini meningkat menjadi 2,25 persen dari dana alokasi umum (DAU) nasional. Mekanismenya pun berubah, dana otonomi khusus langsung ditransfer ke kabupaten/kota.
“Selain itu, masih terdapat gap kualitas layanan publik, khususnya di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambrauw, sehingga program penguatan kompetensi teknis dan asistensi terkait aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang jasa pemerintah, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian program prioritas untuk penguatan mekanisme pencegahan korupsi di internal birokrasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus dimanfaatkan secara maksimal,” kata dia.
3. Tiga penjabat gubernur di provinsi baru Papua telah dilantik
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meresmikan tiga provinsi baru yang terhimpun dalam Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengangkat penjabat (Pj) gubernur di tiga provinsi baru DOB Papua. Adapun ketiganya ialah Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo; Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo; dan Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk. Tito membacakan langsung sumpah pelantikan yang kemudian diikuti oleh ketiga pejabat gurbenur tersebut.
"Saya berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, sebagai Penjabat Gurbenur Papua Pegunungan, sebagai Penjabat Papua Tengah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh undang undang dasar republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya, dengan selurus-lurusnya dan berintegritas serta berbakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara," kata Tito, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).
