PDIP Hampir 10 Tahun Berkuasa, Bahlil: Ada Silih Bergantinya
Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebut, setelah terjadinya reformasi, tidak ada partai politik yang memegang kekuasaan selama lebih dari 10 tahun secara terus-menerus.
Hal itu menunjukkan adanya rotasi kekuasaan dan perubahan dalam pemerintahan setelah periode waktu tersebut.
"Tidak ada partai yang 10 tahun berkuasa penuh pascareformasi, mana ada? Gak ada," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo-Gibran di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/12/2023).
1. PDIP saat ini hampir 10 tahun berkuasa
Bendera PDI Perjuangan (IDN Times/Ilman Nafi'an) Bahlil mencontohkan, kekuasaan sebelumnya telah berpindah dari PDIP ke Demokrat. Demokrat berkuasa dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan bertahan selama 10 tahun sebelum kembali digantikan oleh PDIP.
"SBY selesai masa kepemimpinannya digantikan oleh Pak Jokowi, PDIP yang berkuasa. Sudah hampir 10 tahun juga barang ini. Jadi hati-hati, ada silih bergantinya ini kira-kira," sebutnya.
2. Bahlil tegaskan pernyataannya berdasarkan sejarah
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Bahlil menekankan, apa yang dia sampaikan berdasarkan sejarah pasca reformasi, bukan atas opini pribadi, di mana suatu partai politik cenderung hanya memegang kekuasaan puncak selama 10 tahun sebelum terjadi pergantian kekuasaan oleh partai lain.
"Pertanyaan berikut, apakah (PDIP) ini bertahan sampai 15 tahun? Wallahu A'lam Bishawab. Saya nggak tahu. Tapi ini saya runut dari sejarah, bukan apa yang Bahlil bicarakan, tapi apa yang sejarah lakukan," tambahnya.
3. Tak ada jabatan yang abadi pascareformasi
Ilustrasi pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti) Dia menyatakan, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, dan presiden dipilih oleh rakyat secara langsung melalui proses pemilihan, dan tidak ada yang ditunjuk atau diangkat secara langsung tanpa melibatkan partisipasi pemilih.
Hal itu merupakan hasil dari reformasi yang terdiri dari dua konsensus utama, termasuk di dalamnya demokrasi.
"Demokrasi terlepas dari plus minusnya, hari ini semua pejabat itu sudah berganti," tambah Bahlil.
