PDIP: Jokowi Mulai Berubah Sejak Jabat Presiden Periode ke-2
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mengatakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo mulai berubah setelah menjabat Presiden periode kedua. Menurutnya, perbedaan perilaku Jokowi sudah terlihat pada 2019.
"Nah, kapan kita mulai sadar sebenarnya. Kita mulai sadar bahwa Pak Jokowi ini fake, itu tahun 2019. Sehari setelah penetapan MK, terhadap putusan hasil pemilu," ujar Deddy dalam keterangannya di acara 26 Tahun Reformasi Dihancurkan Presiden RI Jokowi, dikutip Kamis (1/8/2024).
1. PDIP singgung kembali soal Jokowi ingin tiga periode
Deddy kemudian mengatakan, Presiden Jokowi setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2019, mengundang sejumlah pengacaranya. Ketika itu, Deddy mengklaim Jokowi menanyakan bagaimana caranya agar bisa berkuasa hingga tiga periode.
"Dikira mau diucapkan terima kasih, diajak makan-makan, mungkin diharapkan jadi komisaris atau apa, ternyata yang ditanya gimana caranya tiga periode," ucap dia.
"Itu yang saya dengar dari salah seorang yang ikut dalam acara itu. Hari itu pikiran untuk 3 periode hadir hanya sehari setelah hasil pemilu 2019 ditetapkan MK," sambungnya.
2. Jokowi dianggap dekat dengan oligarki
Dalam kesempatan itu, Deddy juga menyebut Jokowi mulai dekat dengan oligarki di periode keduanya menjadi Presiden RI.
"Sejak 2019 itu juga para konglomerat oligarki mulai sering datang makan minum di Istana. Apalagi karena di Istana Bogor, kalau istana negara mungkin gampang orang melihat keluar masuk, tapi karena di Istana Bogor nggak tahu. Kita justru dapat informasi itu dari orang dekat Jokowi. Bahwa bapak sering ngopinya sama orang-orang kaya, bukan lagi sama rakyat," kata dia.
3. PDIP anggap kembali ke era Suharto
Deddy kemudian menyamakan Jokowi dengan Suharto. Menurutnya, apa yang terjadi di era Jokowi, sama seperti rezim Orde Baru.
“Ini kita kembali ke zaman Reformasi itu. Semua kesalahan itu ada Suharto. Sekarang semua ada pada Jokowi, balik lagi kita ini mengulang sejarah,” kata dia.
Dia mencontohkan, salah satu yang dianggap fatal mengenai pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“UU KPK dilemahkan, melemahkan KPK ya, Bung Saut (mantan Wakil Ketua KPK), kalau saya tidak salah itu terkait dengan pencalonan untuk mengamankan pada waktu itu, salah satu kota di Sumatra dan salah satu kota di Pulau Jawa," imbuhnya.
