Pelayanan RSUD DKI Belum Maksimal, Anggota DPRD Minta Dinkes Evaluasi
- Anggota DPRD DKI Jakarta soroti pelayanan RSUD, temukan kekurangan SDM dan komunikasi internal yang buruk.
- Pentingnya kejujuran dan keterbukaan informasi dari rumah sakit kepada masyarakat terkait penggunaan ruang transit bagi pasien.
- Kenneth menyinggung perbedaan perlakuan pelayanan antara pasien BPJS dan non-BPJS, meminta tidak adanya diskriminasi.
Jakarta, IDN Times — Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyoroti pelayanan di rumah sakit umum daerah (RSUD) di Ibu Kota belum maksimal.
Hal ini disampaikan usai rapat evaluasi bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan jajaran direktur utama RSUD, menyusul sidak yang sebelumnya ia lakukan ke RSUD Cengkareng.
Kenneth mengungkapkan adanya sejumlah temuan yang dinilai perlu segera dibenahi, terutama menyangkut kekurangan sumber daya manusia dan buruknya komunikasi internal di rumah sakit.
“Contohnya, kemarin saya menemukan sumber daya manusianya kurang. Jadi kalau memang kurang orang, itu akan berdampak terhadap pelayanan. Terus, komunikasinya juga jelek. Jadi kita lihat calon-calon pasien menumpuk tapi tidak ada komunikasi,” kata Kenneth di gedung DPRD, Rabu (28/5/2025).
1. Pentingnya keterbukaan publik
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan informasi dari pihak rumah sakit kepada masyarakat, termasuk dalam hal penggunaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kamar atau ruang IGD.
“Masyarakat juga harus diedukasi dengan baik. Contoh, masyarakat ditaruh di ruang transit untuk menunggu kamar atau menunggu ruang IGD, ada yang di lorong itu kan ada kursi roda. Dari pihak rumah sakit tidak menjelaskan ini ruang apa. Makanya kadang-kadang suka ada komplain, masyarakat merasa ditelantarkan,” lanjut Kenneth.
2. Perbedaan layanan BPJS Kesehatan
Kenneth juga menyinggung perbedaan perlakuan pelayanan antara pasien BPJS dan non-BPJS. Ia meminta agar tidak ada diskriminasi, sebab mayoritas pasien RSUD berasal dari kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada layanan BPJS.
“Tidak boleh ada diskriminasi. Karena kurang komunikasi, masyarakat beranggapan bahwasannya karena saya pake BPJS, saya tidak dilayani dengan baik,” ujarnya.
3. Dinkes diminta evaluasi
Ia mendorong agar Dinas Kesehatan DKI melakukan evaluasi menyeluruh dan signifikan terhadap kinerja RSUD, termasuk kemungkinan adanya rotasi pejabat jika diperlukan.
Sebagai solusi, Kenneth menekankan pentingnya komunikasi yang baik, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penambahan tenaga kerja apabila memang diperlukan.
“Kalau memang kurang sumber daya manusia, tambah. Ini kan komunikasi. Kalau anggaran kan dengan dewan, Komisi E, Komisi C, tinggal ngomong aja. Asal jelas, tujuannya jelas, memang buat orang banyak, masyarakat, kita pasti bantu, kita pasti support,” kata Kenneth.
