Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Pemerintah Bantah Pakai Buzzer, YLBHI: Sudah Banyak Buktinya!

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menyanggah klaim Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang mengatakan pemerintah tidak menggunakan dan membiayai buzzer.

"Sebenarnya publik sudah bisa melihat dengan gamblang kok, banyak bukti, berita, foto dan lain-lain di mana Presiden sering kali mengundang para influencer dan lain-lain ke istana," katanya kepada IDN Times, Jumat (12/2/2021).

1. Buzzer dan Moeldoko pernah mengakuinya

Kepala Staf Presiden Moeldoko (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Isnur kemudian mempertegas bukti bahwa pemerintah menggunakan buzzer dari pengakuan salah satu buzzer Permadi Arya dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko.

"Ada pengakuan sendiri kan dari Permadi Arya, bahwa dia memang pernah dibayar mahal sebagai buzzer. Bahkan sebelumnya Kepala KSP juga kan mengakui ada aktivitas buzzer," ujarnya.

2. Temuan ICW soal anggaran buzzer

Ilustrasi ICW (ANTARA FOTO)

Selain itu Isnur menyoroti riset Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang pemerintah yang menggelontorkan dana hampir sebesar Rp1 triliun untuk keperluan sosialisasi kebijakan melalui jasa influencer.

"Dalam riset ICW, jelas ditemukan mata anggaran dari berbagai lembaga/kementerian untuk menggunakan influencer/buzzer," ucapnya.

Hasil temuan ICW menyebut, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp90,45 miliar untuk jasa influencer.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital sejak 2014-2020 yang mencapai Rp1,29 triliun. Di mana dari jumlah itu, Rp90,45 miliar disebutkan untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer.

3. Didukung data di media sosial

Twitter.com/@ismailfahmi

Bukti ketiga pemerintah menggunakan buzzer menurut Isnur dapat dilihat dari data analisis Drone Emprit.

"Memang jelas menunjukkan ada peta-peta dan gambaran bahwa ada pengarahan dan semacam satu gelombang dalam nge-buzz sebuah kebijakan, seperti omnibus law dan lain-lain," katanya.

4. Jubir Presiden Fadjroel Rachman bantah pemerintah pakai buzzer untuk tangkal kritik

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah menerima kritikan dari masyarakat. Ia bahkan mengaku, pemerintah tak pernah menggunakan buzzer di media sosial untuk menyerang para pengkritiknya.

"Pemerintah tidak pernah takut kritik. Kritik itu jantung demokrasi," ujar Fadjroel saat dihubungi IDN Times, Kamis (11/2/2021).

Fadjroel membantah pemerintah menggunakan buzzer. Sebab, ia mengaku juga kerap diserang buzzer di media sosialnya.

"Pemerintah tidak punya buzzer. Media sosial saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres," kata pria berusia 57 tahun itu.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Dwifantya Aquina
EditorDwifantya Aquina
Follow Us