Pemerintah Matangkan Skema WFH 1 Hari dalam Sepekan
Jakarta, IDN Times - Pemerintah masih mengkaji kebijakan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan pembahasan untuk kebijakan WFH sudah dilakukan.
Kebijakan WFH itu dilakukan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM). Sebab, pasokan BBM terganggu akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
"Soal WFH sudah dirapatkan, tapi nanti biar satu suara. Oleh karena itu, kemarin yang memimpin rapat kan Menko Ekonomi didampingi juga Menko PMK. Jadi ya, biar yang mengumpulkan biar Pak Menko Ekonomi," ujar Tito di kantor KSP, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
1. Rapat hampir empat jam
Rapat mengenai kebijakan WFH digelar pada Selasa (24/3/2026) dan berjalan hampir empat jam. Dalam rapat itu, Tito mengaku memberikan sejumlah masukan. Meski begitu, dia menyatakan tak berwenang memberikan pernyataan hasil rapat.
"Sudah rapat kemarin, rapat hampir tiga atau empat jam. Ya, tapi kami sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan. Ya, saya nggak tahu siapa di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menteri Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg," ucap dia.
2. Ada opsi WFH satu hari
Tito mengatakan, ada opsi WFH satu hari salam sepekan kerja. Namun, Tito enggan menyampaikan kapan waktu WFH tersebut.
"Yang saya dengar itu adalah satu hari selama seminggu, tapi hari apa yang akan diambil, biar nanti yang putuskan, nanti kan hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke Presiden," kata dia.
3. WFH pernah dilakukan saat pandemik COVID-19
Dalam kesempatan itu, Tito tak masalah dengan adanya kebijakan WFH. Sebab, Indonesia pernah melakukan kebijakan serupa saat pandemik COVID-19.
"Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama. Ini pada waktu zaman COVID-19 itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25 persen. Kemendagri itu 25 persen, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," ujar dia.
