Pemkot Bekasi Bakal Jual Mobil Dinas ASN, Diganti Sewa Mobil Listrik
- Pemkot Bogor tak lagi mengeluarkan anggaran untuk pajak kendaraan.
- Selain itu juga meminimalkan kehilangan aset
- Sewa mobil listrik untuk ASN dinilai lebih efisien.
Bekasi, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berencana menjual sejumlah mobil dinas yang digunakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai gantinya, Pemkot akan menyewa mobil listrik untuk kendaraan dinas.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan langkah ini dilakukan dalam rangka efisiensi, sehingga Pemkot Bekasi tidak lagi melakukan pengadaan anggaran untuk membeli mobil dinas baru.
"Kami tidak melakukan pengadaan. Justru kendaraan-kendaraan yang ada, yang umurnya sudah lebih dari tujuh tahun, itu kami jual sehingga ada pendapatan," kata Tri, Jumat (17/10/2025).
1. Tak lagi mengeluarkan anggaran untuk pajak kendaraan
Tri menjelaskan sewa kendaraan listrik dinilai lebih efisien, sebab Pemkot Bekasi tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk biaya pajak, STNK, BBM, maupun pemeliharaan.
"Dengan sistem sewa, kita bisa hemat hampir Rp22 miliar tahun ini. Karena nanti tidak perlu lagi bayar STNK, pajak, pemeliharaan, dan BBM,” ujar dia.
Untuk tahap awal, Pemkot Bekasi akan menyediakan sekitar 30 unit mobil listrik. Kendaraan itu diprioritaskan bagi pejabat yang sudah menjabat lebih dari delapan atau sembilan tahun, terutama yang mobil dinasnya sudah tidak layak pakai.
"Nanti untuk listriknya menjadi tanggung jawab kepada pemegang. Karena kan nilainya gak seberapa. Karena yang megang pejabat, ya dia harus bayarin listriknya lah," jelas Tri.
2. Meminimalisir kehilangan aset
Tri juga mengatakan, menyewa mobil listrik untuk mobil dinas juga dapat mencegah terjadinya penumpukan dan kehilangan aset kendaraan, seperti yang sering terjadi sebelumnya.
“Banyak kendaraan milik pemerintah Kota Bekasi yang seharusnya sudah diserahterimakan, tapi masih berada di pihak-pihak tertentu. Akibatnya, neraca keuangan kita jadi tidak baik,” kata dia.
3. Sewa mobil listrik dinilai lebih efisien
Tri menambahkan, kebijakan tersebut akan dimulai pada Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2025 setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.
"Mulai di ABT ini, kita sudah persetujuan dengan yang terhormat (DPRD). Kita yakinkan bahwa memang upaya ini adalah dalam rangka efisiensi dan juga tertib administrasi terkait dengan pengadaan kendaraan yang ada," ujar Tri.
