Pendeta Tewas di Intan Jaya, Pigai Minta TNI-Polri Kendalikan Aparat
- Natalius Pigai mendesak Panglima TNI dan Kapolri mengendalikan aparat di Papua setelah tewasnya pendeta GKII dalam insiden penembakan di Intan Jaya.
- Pigai menyoroti meningkatnya korban sipil dan menegaskan perlindungan masyarakat harus jadi prioritas utama dalam setiap operasi keamanan di Papua.
- Ia mendorong penyelesaian konflik Papua dengan pendekatan HAM serta kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat untuk menciptakan situasi aman.
Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak Panglima TNI dan Kapolri mengendalikan seluruh aparat yang bertugas di Papua, menyusul tewasnya seorang pendeta Gereja Kemah Injil (GKII) dalam insiden penembakan di Kabupaten Intan Jaya. Desakan itu muncul di tengah rentetan korban sipil yang terus berjatuhan akibat konflik bersenjata di Papua.
Pigai menjelaskan aparat keamanan harus menjalankan tugas secara profesional sekaligus mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil. Permintaan itu disampaikan setelah peristiwa penembakan pendeta diklaim oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), sementara aparat keamanan masih melakukan pendalaman atas insiden tersebut.
"Penembakan pendeta di Intan Jaya dan Papua, kita minta Panglima TNI dan Kapolri agar mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua," kata Pigai, dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).
1. Hampir setiap hari ada korban sipil
Menurut Pigai perlindungan masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi pengamanan di Papua. Dia mengatakan tak boleh ada lagi warga yang menjadi korban di tengah konflik yang terus berlangsung.
Pigai juga menyoroti tingginya angka korban sipil yang terus muncul di Papua. Menurutnya, situasi tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai kondisi yang biasa karena menyangkut hak hidup warga negara yang dijamin konstitusi.
"Hampir setiap hari ada kematian warga sipil tidak berdosa," kata dia.
2. Negara wajib dorong penyelesaian konflik di Papua
Pigai juga menyebut negara wajib memastikan keamanan masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan di Papua, dengan mengedepankan penghormatan HAM.
Pigai menilai penyelesaian konflik Papua tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Dia mendorong sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman serta kondusif.
3. Pigai sebut perlu pendekatan HAM
Menurut Pigai, pendekatan yang berorientasi pada perlindungan HAM menjadi kunci untuk menekan jatuhnya korban sipil sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Kementerian HAM, kata dia, bakal terus memantau perkembangan situasi di Papua dan berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait, agar setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia mendapat perhatian serta penanganan sesuai ketentuan hukum.
Konflik bersenjata di Papua kembali memanas setelah TPNPB-OPM menembak pilot warga negara Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, dan membakar pesawat perintis PT AMA di Yahukimo pada 2 Juli 2026. Pascainsiden, TNI menggelar operasi pengamanan di lokasi. Pada hari yang sama, kontak senjata di Intan Jaya menewaskan Melkiana Duwitau, ibu hamil yang tengah mengandung sekitar tujuh bulan, bersama bayi dalam kandungannya saat berada di dalam rumah.
