Wamenhaj: Kemenhaj Harus Bebas Korupsi, Manipulasi dan Praktik Rente
- Wamenhaj Dahnil Anzar menegaskan Kemenhaj harus bersih dari korupsi, manipulasi, dan praktik rente sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
- Dahnil menyebut tiga amanah besar Kemenhaj: tanggung jawab spiritual kepada Allah, amanah jemaah dan rakyat, serta mandat Presiden untuk pelayanan transparan.
- Ia menekankan perubahan paradigma agar jemaah haji dan umrah tidak diperlakukan sebagai komoditas ekonomi, melainkan subjek utama dalam pelayanan ibadah.
Jakarat, IDN Times — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) harus menjadi lembaga yang sepenuhnya bebas dari praktik korupsi, manipulasi, serta praktik rente.
"Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, jika ada kementerian yang seharusnya dan memang seharusnya tidak boleh ada praktik korupsi, tidak boleh ada praktik manipulasi, dan tidak ada praktik rente, itu adalah Kementerian Haji dan Umrah," ujar Dahnil saat menutup Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
1. Berhaji adalah impian umat muslim
Menurut Dahnil, ketegasan ini didasari oleh sifat tugas kementerian yang mengurusi hal suci, yakni impian spiritual sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia.
"Mimpi umat muslim di Indonesia itu adalah naik haji. Kalau kemudian mengkhianati mimpi-mimpi mereka, maka anda semuanya sedang mengkhianati rakyat Indonesia, mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengkhianati diri sendiri," ucapnya.
2. Tiga amanah besar
Dalam arahannya, Dahnil menjabarkan bahwa seluruh jajaran di Kemenhaj memikul tiga amanah besar yang wajib diselesaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
Pertama adalah tanggung jawab spiritual kepada Allah SWT. Amanah kedua datang langsung dari jemaah haji serta seluruh rakyat Indonesia. Ketiga merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk senantiasa menghadirkan pelayanan terbaik dan transparan.
"Wajah utama dari kementerian ini haruslah wajah integritas. Kita harus membuktikan komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan publik," kata Dahnil.
3. Jemaah haji bukan komoditas ekonomi
Dahnil juga menyoroti pentingnya mengubah paradigma pelayanan. Ia meminta jajarannya menghentikan segala bentuk perilaku atau tradisi yang memposisikan jemaah haji maupun umrah sekadar sebagai komoditas ekonomi.
"Kita ingin hentikan perilaku jelek yang menjadikan jemaah haji dan umrah sebagai komoditas ekonomi. Jemaah harus diletakkan sebagai subjek. Mereka adalah pelaku dari transformasi kebangsaan, transformasi peradaban, dan transformasi keadaban," tegasnya.
