Pertemuan Prabowo-Megawati Diprediksi Bukan Bahas Koalisi
Jakarta, IDN Times - Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro memprediksi bergabungnya PDIP ke dalam koalisi Prabowo-Gibran usai pemilihan umum (pemilu) 2024 masih terang.
Terlebih, dia mengatakan, PDIP juga belum berani mengambil sikap yang tegas seperti PKS untuk menjadi oposisi atau tidak dalam lima tahun ke depan.
Hal itu juga tampak jelas dari perbedaan sikap di kalangan elite PDIP terkait hak angket kecurangan pemilu. Menurut dia, ketegasan terhadap hak angket ini juga dapat diartikan untuk posisi PDIP mau bergabung ke dalam pemerintahan atau berdiri sebagai oposisi.
“(Prediksi PDIP gabung koalisi) masih remang-remang belum terang-benderang,” ujar Bawono Kumoro kepada IDN Times, Selasa (16/4/2024).
1. Pertemuan Prabowo-Megawati bukan bahas soal koalisi
Prabowo Subianto saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Bawono juga menduga, pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bukan untuk membahas mengenai koalisi yang akan mereka bangun untuk lima tahun ke depan.
Akan tetapi, dia menilai konsensesi yang akan muncul dalam pertemuan itu terkait penegasan bagi masing-masing kedua partai terhadap peran mereka selama lima tahun ke depan.
Bisa jadi menurut dia, dalam pertemuan nanti sebagai upaya penegasan bagi PDIP untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pun demikian, Prabowo juga mendukung Ketua DPR RI periode 2024-2029 nanti tetap dipegang PDIP sebagai partai, pemenang pemilihan legislatif (pileg) 2024 sehingga tidak perlu merubah Undang-Undang MD3.
Adapun, Gerindra menegaskan terus membangun komunikasi untuk membahas rencana pertemuan antara Prabowo Subianto, dengan Megawati Soekarnoputri. Sementara PDIP memberi sinyal bahwa pertemuan kedua elite partai ini akan berlangsung usai sidang sengketa pemilu 2024 selesai.
“Saya kira ada konsesi yang mungkin akan muncul dalam pertemuan itu (Prabowo-Megawati) nanti tidak melulu mengenai konsesi PDIP bergabung di dalam pemerintahan atau memperoleh kursi,” kata dia.
“Tapi juga ada konsesi Prabowo mendukung ketua DPR tetap dipegang oleh PDIP, supaya tidak perlu diubah UU MD3,” imbuhnya.
2. PDIP ada baiknya di luar pemerintahan bersama PKS
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (IDN Times/Ilman Nafi'an) Lebih lanjut, Bawono menilai, ada baiknya PDIP tetap berada di jalur oposisi bersama PKS setelah kalah pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 lalu.
Terlebih, PDIP sudah memiliki pengalaman panjang sebagai partai oposisi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dengan pengalaman tersebut, PDIP tidak akan canggung untuk bersikap sebagai partai oposisi pemerintah selama lima tahun nanti. Lain lagi dengan PKB dan NasDem yang belum memiliki pengalaman sebagai partai yang berada di di luar pemerintah.
“Prabowo sebagai negarawan juga akan menghormati posisi politik itu. Artinya dalam pertemuan itu akan menegaskan posisi itu. Saya kira pak Prabowo akan menghormati dan menerima,” kata dia.
3. Jokowi menjadi penghambat bagi PDIP gabung koalisi
Presiden Jokowi lantik Tonny Harjono jadi KSAU pada Jumat (5/4/2024) mendatang. (IDN Times/Ilman Nafi’an) Bawono menilai, bergabungnya PDIP ke dalam koalisi Prabowo akanterganjal Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
Hubungan antara Jokowi dan PDIP memang merenggang sejak pemilu 2024. Dukungan terhadap Prabowo oleh Presiden Jokowi dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan loyalitasnya sebagai kader partai.
Di sisi lain, meski keberadaan Gibran di PDIP belum jelas statusnya, tapi setidaknya dia yakin suatu hari ini posisi Gibran bisa menjadi pintu masuk bagi PDIP untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo.
“Saya kira dalam waktu dekat paling tidak satu tahun pemerintahan Prabowo ini PDIP masih akan memilih di luar pemerintahan,” ujar dia.
