Peserta LPDP Digembleng TNI, Anggota DPR: Gak Banyak Makan Anggaran
- Anggota DPR Hasanuddin Wahid menilai pelibatan TNI dalam pembekalan peserta LPDP tidak akan banyak menguras anggaran dan wajar dilakukan untuk menanamkan rasa cinta tanah air.
- Cak Udin menegaskan keterlibatan TNI sah selama sesuai aturan dan efektif meningkatkan patriotisme, serta mengingatkan agar kegiatan tidak bersifat seremonial atau demi kepentingan sektoral.
- Pihak LPDP menjelaskan pembekalan di Lanud Halim Perdanakusuma bertujuan memperkuat karakter, nilai kebangsaan, kepemimpinan, dan kesiapan mental awardee melalui materi serta kegiatan luar ruang.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi XI DPR RI, Hasanuddin Wahid (Cak Udin) turut menanggapi pelibatan TNI dalam pembekalan peserta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dia menilai, program ini tidak akan menelan banyak anggaran.
Menurut dia, pemerintah wajar mengeluarkan anggaran untuk menanamkam rasa cinta Tanah Air bagi seluruh peserta LPDP.
"Gak akan banyak mengambil anggaran kalau hanya untuk pembekalan, itu kan gak begitu banyak," kata Cak Udin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Kendati demikian, Cak Udin mengingatkan agar program semacam itu tidak dijadikan kegiatan seremonial yang tidak efektif atau hanya demi kepentingan sektoral lembaga tertentu.
“Kecuali ini kegiatan yang hura-hura, gak efektif, hanya untuk ego sektoral satu dua lembaga, nah itu baru kita pertimbangkan. Tapi kalau untuk NKRI, saya pikir harga yang dibayar sepanjang itu rasional, fine-fine saja,” ujar dia.
1. Sekjen PKB sebut Pelibatan TNI sah-sah saja
Cak Udin menilai pelibatan TNI dalam pembekalan peserta LPDP sah-sah saja selama tidak melanggar aturan dan memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan rasa cinta Tanah Air.
Menurut dia, pembekalan bagi peserta beasiswa LPDP, khususnya bagi mereka yang akan menempuh pendidikan di luar negeri, memang perlu memuat penguatan nilai patriotisme dan kecintaan terhadap NKRI.
“Jadi pelajar di luar negeri tetap membawa nilai-nilai patriotisme, cinta NKRI dan sebagainya dalam kehidupan mereka sehari-hari di luar negeri,” kata dia.
2. Keterlibatan TNI dapat diterima selama tak tabrak aturan
Cak Udin mengatakan, keterlibatan TNI dalam pembekalan dapat diterima sepanjang sesuai aturan yang berlaku dan terbukti efektif. Dia mengatakan, hal paling penting dalam kebijakan tersebut adalah kepatuhan terhadap regulasi.
"Kalau melibatkan TNI sepanjang itu tidak melanggar aturan dan itu fungsi dan gunanya itu efektif untuk menaikkan patriotisme seluruh mahasiswa dan pelajar kita, menurut saya sih itu aman-aman saja,” ujar dia.
Dia mengatakan, pentingnya pemerintah tetap bekerja sesuai aturan main yang berlaku. Dia mengingkatkan, jangan sampai kebijakan yang diambil justru tidak menyalahi aturan.
“Semuanya itu kuncinya ada pada aturan mainnya. Selama ada dasar dan tidak menyalahi aturan, menurut saya tidak ada masalah,” kata dia.
3. Tujuan TNI gembleng peserta LPDP
Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, M. Lukmanul Hakim, mengatakan, kegiatan pembekalan atau persiapan keberangkatan (PK) itu akan dilaksanakan di Halim Perdanakusuma.
“Terkait lokasi pelaksanaan, PK yang diselenggarakan di Lanud Halim Perdanakusuma bukan merupakan yang pertama kali dilakukan dalam kerja sama dengan TNI,” kata Lukman saat dihubungi IDN Times, Senin (4/5/2026).
Dalam pelaksanaannya, PK dilaksanakan melalui kombinasi pemberian materi oleh narasumber yang relevan dan kegiatan luar ruang (outdoor).
“Materi disampaikan oleh narasumber sesuai kompetensi yang dibutuhkan dalam pembekalan, sedangkan kegiatan outdoor dirancang untuk melatih kedisiplinan, kerja sama, ketangguhan, komunikasi, serta kemampuan adaptasi yang relevan dengan tantangan studi dan kehidupan akademik,” ujar Lukman.
Lukman mengatakan, pembekalan itu ditujukan untuk penguatan karakter, nilai kebangsaan, kepemimpinan, etika, serta kesiapan mental dan sosial.
“Sehingga awardee dapat menjalani masa studi dengan optimal serta bertanggung jawab sebagai penerima beasiswa negara,” kata dia.
