PKB Tak Gentar Angket Pemilu Usai Dua Menteri Dipanggil Jokowi
Jakarta, IDN Times - Dua Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipanggil Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk menghadap ke Istana, Senin (18/3/2024) kemarin.
Keduanya adalah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda, memastikan PKB tidak akan gentar untuk mengajukan hak angket kecurangan Pemilu 2024 meski dua menterinya dipanggil menghadap ke Istana.
Pemanggilan Ida Fauziyah dan Abdul Halim Iskandar menghadap ke Istana dan pengajuan hak angket menurut dia merupakan dua hal terpisah. Kedua menteri itu dipanggil karena masih bagian dari kabinet pemerintah.
Dalam kesempatan itu, mereka hanya melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa pada Pileg 2024 berhasil lolos ke Senayan. Ida Fauziyah mewakili daerah pemilihan (dapil) DKI 1 dan Abdul Halim Iskandar mewakili Jabar 7.
Huda memastikan, pemanggilan mereka bukan termasuk upaya Jokowi menggoda PKB supaya tak menggunakan hak angket di parlemen.
"Kalau konteksnya menggoda, saya kira tidak, ya, karena hak angket terus bergulir," ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
1. PKB kumpulkan tanda tangan anggota
Ketua Komisi X DPR RI itu mengatakan, rencana penggunaan hak angket pemilu di internal PKB terus menggeliat. Dia mengaku, pihaknya telah mengumpulkan tanda tangan anggota.
Sementara di internal koalisi, ketiga sekjen partai politik telah mematangkan lagi untuk mengajukan hak angket pemilu. Ia pun berharap hak angket dapat diajukan sebelum masa sidang selesai pada 4 April 2024.
"Jadi kalau soal angket masih so far so good ready PKB termasuk NasDem dan PKS," ujarnya.
2. PKB tunggu PDIP ambil sikap soal angket pemilu
Meski begitu, kata dia, PKB tetap masih menunggu PDIP mengambil sikap karena suara PKB di parlemen masih lebih kecil dibandingkan PDIP.
Dia menjelaskan, meskipun pengajuan hak angket cukup diwakili oleh 25 anggota dengan minimal dua fraksi, tapi ketika diputuskan di rapat paripurna tetap membutuhkan suara setengah dari anggota parlemen.
"Kita nunggu inisiatif dan komunikasi dari Fraksi PDIP, tentu pasti didahului dengan fraksi PDIP secara resmi memastikan dulu sikapnya seperti apa karena sampai hari ini kita masih nunggu belum ada sikap resmi," ucapnya.
Dia mengatakan, sampai hari ini belum ada komunikasi resmi secara kelembagaan antara PKB dan PDIP. Menurut dia, sejauh ini komunisme berlangsung antara masing-masing anggota.
"Karena ini proses resmi pengajuan hak angket adalah proses resmi harus didahului dengan komunikasi yang resmi antar fraksi itu dulu," ujar dia.
3. Koalisi Perubahan buka peluang ajukan hak angket tanpa PDIP
Sebelumnya, ketiga fraksi partai politik di Koalisi Perubahan yaitu Partai NasDem, PKB, dan PKS membuka peluang untuk mengajukan hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI tanpa PDIP.
Menurut Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, tiga fraksi partai politik di Koalisi Perubahan sudah memenuhi syarat untuk mengajukan hak angket pemilu di DPR. Dia mengatakan, alternatif ini lebih baik digunakan daripada saling menunggu sikap PDIP yang belum ada keputusan resmi sampai hari ini.
"Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak mulai saja? Saya ulangi, kalau hanya mengusulkan 25 nama lebih dari 1 fraksi, kita kan bisa bertiga," kata Hermawi.
Hermawi berharap, tiga fraksi partai politik bisa bertemu dengan PDIP di rapat paripurna. Dalam forum itu, pihaknya akan menagih keteguhan PDIP terkait hak angket.
Dia mengatakan, komunikasi terkait hak angket hanya terbatas di masing-masing anggota. Hingga hari ini belum ada komunikasi resmi secara kelembagaan antara ketiga partai bersama PDIP.
"Secara kelembagaan belum, tetapi secara personal-personal antar orang-orang yang tidak DPR juga sering ketemu," katanya.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.
