Prabowo Bakal Beberkan Isu Nasional dan Luar Negeri ke Ulama

- Ada 40-50 ulama yang diundang, berasal dari ormas Islam hingga pimpinan pondok pesantren.
- Pertemuan membahas isu nasional dan luar negeri, termasuk Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian untuk Gaza.
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/2/2026) mengundang sejumlah ulama dan pimpinan pondok pesantren Istana Kepresidenan Jakarta. Teddy mengatakan, ini adalah agenda rutin Prabowo bertemu dengan ulama.
"Saya mau jelaskan kegiatan Bapak Presiden, hari ini Bapak Presiden nanti siang akan menerima beberapa tokoh pimpinan organisasi Islam, kemudian tokoh-tokoh Islam, kemudian juga beberapa pimpinan pondok pesantren dari beberapa daerah yang bisa hadir pada siang hari ini," ujar Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
1. Ada 40-50 ulama yang diundang

Teddy mengatakan, ada 40-50 ulama yang diundang. Mereka berasal dari ormas Islam hingga pimpian pondok pesantren.
"Hampir semua organisasi muslim, PBNU, Muhammadiyah, MUI, ada Persis, Serikat Islam, kemudian tokoh-tokoh pondok pesantren dari Jawa Timur dan lain sebagainya. Nanti jumlahnya sekitar 40-50," ujar dia.
2. Bahas isu nasional dan luar negeri

Teddy mengatakan, pertemuan itu membahas isu nasional dan luar negeri. Teddy juga membenarkan salah satu pembahasannya tentang Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) untuk Gaza.
"Tentunya iya (BoP dibahas)," kata dia.
3. Wakil Ketua MUI juga diundang

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, juga diundang untuk hadir ke Istana. Dia mengatakan, agenda tersebut akan membahas Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace (BoP).
"(Agenda) yang sampai ke sana tentang BoP," ujar dia.
Board of Peace merupakan organisasi antarpemerintah di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump menjadi pemimpin BoP.
Keanggotaan BoP terdiri dari sembilan negara, yakni Amerika Serikat, Pakistan, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Indonesia. Kehadiran Indonesia menjadikannya satu-satunya negara di luar kawasan Timur Tengah yang tergabung dalam inisiatif Trump ini.















