Prabowo Minta Menhut Evaluasi Total Tata Kelola Hutan di Indonesia

- Presiden Prabowo memerintahkan evaluasi total tata kelola hutan di Indonesia.
- Kementerian Kehutanan mengajukan inisiatif mendirikan Kantor Wilayah Kehutanan di tiap provinsi.
- Presiden juga memberikan mandat khusus untuk menambah jumlah personel polisi kehutanan secara masif.
Jakarta, IDN Times - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan hutan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki hutan nasional.
"Terkait perbaikan struktural, ini sangat penting sekali. Pak Presiden memberikan persetujuan dan arahan kepada kami untuk membuat tata kelola perhutanan yang jauh lebih baik. Forest governance harus diperbaiki,” ujar Raja Juli Antoni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025).
Menurut Raja Juli, manajemen hutan yang kurang maksimal selama ini menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan. Sebagai jalan keluar, Kementerian Kehutanan mengajukan inisiatif untuk mendirikan Kantor Wilayah (Kakanwil) Kehutanan di tiap-tiap provinsi, dan usulan tersebut telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Prabowo.
"Salah satu yang menjadi masalah utama kehutanan sehingga sekarang memiliki dampak yang sangat buruk, di tiga provinsi yang terdampak banjir misalkan. Kalau kita mau jujur, rentang kendali antara kementrian dengan UPT-UPT yang ada di bawah itu sangat jauh sekali," ucap dia.
Raja Juli menjelaskan, keberadaan Kakanwil diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan kehutanan di tingkat daerah. Ia juga menyebutkan, penyesuaian struktur organisasi ini akan dimatangkan lebih lanjut melalui koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Menteri Sekretaris Negara.
“Nanti akan ada kabid-kabid yang merefleksikan tugas-tugas direktorat jenderal dan dieksekusi langsung oleh UPT di daerah. Dengan begitu, kaki dan tangan kita bisa langsung menyentuh tapak. Insya Allah akan kita lakukan, tentu dengan pembahasan detail bersama Menpan RB dan Pak Mensesneg,” kata dia.
Di samping reformasi struktural, Presiden Prabowo juga memberikan mandat khusus untuk menambah jumlah personel polisi kehutanan secara masif. Raja Juli memberikan gambaran situasi di Aceh, di mana area hutan seluas 3,5 juta hektare pengawasannya hanya ditangani oleh sekitar 32 orang polisi hutan.
“Pak Presiden langsung meminta kepada saya untuk melipat-gandakan jumlah polisi hutan agar illegal logging yang merusak hutan kita bisa segera diatasi,” ujar dia.
Berbekal dukungan penuh dari Presiden Prabowo, Raja Juli mengungkapkan optimisme tingginya dalam menuntaskan agenda perbaikan di sektor kehutanan.
“Saya semakin percaya diri bersama rekan-rekan kehutanan karena kami mendapat dukungan moral dan dukungan politik yang sangat kuat dari Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

















