Prabowo Perintahkan Kapolri-Panglima hingga Menkeu Atasi Penyelundupan
- Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Keuangan untuk menindak tegas praktik penyelundupan yang menyebabkan kebocoran keuangan negara.
- Dalam acara di Kejaksaan Agung, Prabowo menegaskan pentingnya penggunaan hukum sebagai alat menjaga kekayaan bangsa demi kesejahteraan rakyat.
- Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan besar seperti kebocoran anggaran dan penyelundupan dalam upaya menyejahterakan masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengatasi penyelundupan.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang Rp11,4 hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (10/4/2026).
Prabowo menegaskan saat ini masih ada pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan. Salah satunya terkait kebocoran keuangan negara akibat praktik penyelundupan.
"Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan, Anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya untuk menghentikan penyelundupan. Gunakan segala wewenang yang ada pada Anda untuk menegakkan itu," ujarnya.
Prabowo juga menegaskan, hukum merupakan instrumen yang harus digunakan untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. la menyebut kekayaan bangsa bisa membuat rakyat sejahtera.
"Saya sangat setuju hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera. Tidak ada pilihan lain bagi kita," tuturnya.
Prabowo menjelaskan, pemerintah masih memiliki perjalanan panjang untuk menyejahterakan rakyat. Banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kebocoran anggaran hingga penyelundupan.
"Perjalanan masih panjang, kebocoran masih terjadi, penyelundupan masih terjadi," ujar Prabowo.
