Profil Andi Widjajanto yang Dilantik Jokowi Jadi Gubernur Lemhanas
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan melantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pelantikan tersebut akan digelar pada Senin (21/2/2022) pukul 11.30 WIB di Istana Negara.
Andi Widjajanto dilantik menjadi Gubernur Lemhannas menggantikan posisi Agus Widjojo yang kini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Filipina. Seperti apa rekam jejak Andi Widjajanto?
1. Andi pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada 2014 hingga 2015
Andi Widjajanto pernah menjabat sebagai sebagai Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014 lalu. Andi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada 3 November 2014. Namun jabatannya tak berlangsung lama, karena pada 12 Agustus 2015 posisi Andi digantikan oleh Pramono Anung.
Sebelum menjadi Sekretaris Kabinet, Andi juga aktif sebagai Deputi Tim Transisi menjelang terbentuknya Kabinet Kerja.
2. Andi diangkat menjadi Penasihat Senior Kepala Staf Kepresidenan pada 2016
Meskipun tak lagi menjadi Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto lalu diangkat menjadi Penasihat Senior Kepala Staf Kepresidenan pada 2016. Tak hanya itu, Andi juga menjadi Koordinator Laboratorium Indonesia 45.
Sebelum masuk ke dunia politik, sosok Andi juga dikenal sebagai akademisi. Sosok Andi saat ini juga dikenal sebagai pengamat pertahanan.
3. Andi Widjajanto adalah alumni FISIP Universitas Indonesia
Andi Widjajanto memiliki latar belakang pendidikan di jurusan HI, FISIP, Universitas Indonesia. Ia lulus dari Universitas Indonesia pada 1996. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar sarjana dari School of Oriental dan African Studies University of London.
Andi Widjajanto juga mendapatkan Master of Sciences dari London School of Economics, sekaligus juga dapat gelar Master of Sciences dari Industrial College of Armed Forces, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 2003. ia juga merupakan dosen tetap di FISIP, Universitas Indonesia.
Pada 2006, Andi pernah menjadi anggota Tim Penelitian "Sistem Pertahanan Nasional Project" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan untuk meninjau Sistem Pertahanan Nasional Indonesia.
