Profil Sekretaris Kabinet Bayangan Ahmad Jilul QF, Rival Seskab Teddy
- Ahmad Jilul Qur'ani Farid, alumnus Hubungan Internasional Unair, ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet Bayangan yang diinisiasinya bersama pakar hukum tata negara Feri Amsari.
- Rekam jejak Jilul mencakup jurnalisme, peliputan pengungsi Rohingya, organisasi kampus dan antikorupsi, serta posisi di Institut Harkat Negeri dan Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Kabinet Bayangan beranggotakan 15 orang dibentuk untuk mengawasi pemerintah, menawarkan kebijakan berbasis data, membuka dialog publik, mengunjungi kampus, crowdfunding, dan menyusun rapor dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Jakarta, IDN Times - Nama Ahmad Jilul Qur'ani Farid belakangan menjadi sorotan, setelah terlibat dalam pembentukan Kabinet Bayangan yang diinisiasi kelompok masyarakat sipil. Bersama pakar hukum tata negara Feri Amsari, Ahmad Jilul QF tercatat sebagai salah satu sosok yang memprakarsai Kabinet Bayangan.
Kabinet Bayangan dibentuk sebagai wadah masyarakat sipil untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah, sekaligus menawarkan alternatif kebijakan berbasis bukti atau data. Dalam formasi yang diumumkan, Jilul dipercaya menempati posisi sebagai Sekretaris Kabinet. Posisi ini sama dengan Sekretaris Kabinet Merah Putih, Teddy Indra Wijaya.
Di luar kiprahnya dalam Kabinet Bayangan, Jilul memiliki latar belakang di bidang hubungan internasional, jurnalisme, gerakan kepemudaan, hingga tata kelola pemerintahan. Ia juga pernah aktif dalam sejumlah organisasi dan lembaga yang bergerak di bidang antikorupsi serta pengembangan kepemimpinan. Berikut profil Ahmad Jilul Q Farid yang dihimpun dari berbagai sumber.
1. Menempuh pendidikan Hubungan Internasional di Universitas Airlangga
Jilul diketahui memiliki latar belakang pendidikan di bidang Hubungan Internasional. Ia merupakan alumnus Universitas Airlangga (Unair).
Dalam skripsinya yang diselesaikan pada Januari 2020, Jilul mengangkat topik "Normalisasi Hubungan Diplomatik Turki-Israel" sebagai bagian dari studinya di bidang Hubungan Internasional. Dalam proses pendidikannya, ia juga tercatat aktif dalam sejumlah kegiatan kemahasiswaan dan organisasi.
Jejak pendidikannya di Unair turut bersinggungan dengan berbagai aktivitas organisasi. Dalam dokumen akademik yang tersedia, Jilul menyebut pernah terlibat dalam Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, Kerohanian Islam FISIP Unair, UKM Kerohanian Islam Unair, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unair.
Ia juga tercatat memiliki pengalaman di Future Leader for Anti Corruption (FLAC) Indonesia. Berbagai pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan Ahmad sebelum kemudian aktif dalam dunia profesional dan gerakan masyarakat sipil.
2. Pernah berkarier sebagai jurnalis dan aktif di dunia media
Sebelum terjun lebih jauh ke isu tata kelola pemerintahan dan masyarakat sipil, Jilul juga memiliki pengalaman di dunia jurnalistik. Dalam salah satu tulisan yang dipublikasikan Bersama Indonesia, Jilul diperkenalkan sebagai jurnalis. Ia pernah melakukan peliputan ke Bangladesh pada 2018 untuk mengangkat isu kemanusiaan dan bantuan bagi pengungsi Rohingya di Cox's Bazar.
Pengalamannya di dunia media juga tercermin dalam rekam jejak profesional yang tercantum dalam dokumen akademiknya. Ahmad Jilul pernah terlibat dalam Suara Muslim Radio Network, serta memiliki pengalaman bekerja dengan Gatra Media Group. Ia juga pernah terlibat dalam Tim Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Latar belakang tersebut memperlihatkan perjalanan karier Ahmad Jilul yang bersinggungan dengan isu jurnalistik, komunikasi publik, kepemudaan, hingga persoalan sosial dan kebijakan.
3. Terlibat dalam gerakan antikorupsi hingga tim Anies-Muhaimin
Karier Jilul kemudian berkembang ke ranah masyarakat sipil dan tata kelola pemerintahan. Ia tercatat sebagai bagian dari Institut Harkat Negeri (IHN), lembaga yang bergerak di bidang kajian, pendidikan, penelitian, dan kaderisasi kepemimpinan lintas sektor.
Dalam struktur IHN, Ahmad Jilul tercatat menjabat sebagai Special Projects Manager. Lembaga tersebut didirikan pada 2016 dan memiliki fokus pada pengembangan kepemimpinan, serta upaya mendorong perubahan melalui riset dan publikasi.
Selain itu, Ahmad Jilul juga tercatat memiliki posisi di Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Dalam publikasi terbaru MTI, ia disebut sebagai Direktur Eksekutif. Posisi ini memperkuat rekam jejaknya dalam isu transparansi, tata kelola pemerintahan, dan gerakan masyarakat sipil.
Pada Pemilu 2024, Jilul juga sempat aktif dalam gerakan politik anak muda. Mengutip ANTARA, ia tercatat sebagai Koordinator Jaringan AMIN Muda yang menggelar kegiatan nonton bareng debat Pilpres 2024 di berbagai daerah. Dalam kegiatan tersebut, ia menyampaikan pandangan mengenai antusiasme kaum muda terhadap gagasan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
4. Kabinet Bayangan deklarasikan diri jadi pesaing menteri Prabowo
Sejumlah akademisi, peneliti dan masyarakat sipil yang menjadi anggota Kabinet Bayangan resmi menggelar rapat kabinet perdana di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026. Total ada 11 dari 15 anggota kabinet yang ikut hadir.
Kabinet Bayangan ini merupakan salah satu alternatif kanal penyampaian aspirasi yang sudah tersumbat. Kehadiran mereka untuk menjadi pengawas melekat terhadap menteri yang menjadi mitranya. Rapat perdana Kabinet Bayangan digelar secara sederhana dan dapat disaksikan oleh awak media.
"Semua menteri memiliki basis atau pegangan terhadap konstitusi, ke arah itu lah Kabinet Bayangan ini hendak didirikan, sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja," ungkap akademisi dari Universitas Andalas, Feri Amsari, yang juga menjabat Menteri Sekretaris Negara.
Ia tak menampik format kabinet bayangan lazim diterapkan di sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Sedangkan sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial. Meski begitu, Feri mengatakan saat ini sistem tata negara sudah dikacaukan lebih dulu oleh negara.
"Sebagai contoh, ada Wakil Ketua DPR yang melaporkan hasil kerja DPR ke pejabat eksekutif. Ada pula menteri-menteri yang melapor kepada Wakil Ketua DPR. Ada DPR yang jadi penunggu tamu ketika kabinet disusun. Jadi, pada praktiknya di sini juga sudah ada rasa parlementer. Lalu, kami pikir kenapa tidak ada mekanisme yang sama, seolah-olah kabinet parlementer sedang bekerja," tutur dia.
Namun, kabinet parlementer itu, kata Feri, memiliki tujuan baik yakni menjadi pesaing positif terhadap kinerja pemerintah.
Lebih lanjut, pria yang juga menjadi salah satu pemeran utama di film dokumenter Dirty Vote itu mengungkapkan, ada empat program yang bakal dilakukan Kabinet Bayangan dalam waktu dekat. Pertama, Kabinet Bayangan akan membuka dialog dengan banyak pihak, termasuk dengan Istana.
"Kami juga akan membuka dialog dengan publik luas," kata Feri.
Kabinet Bayangan telah menyiapkan mekanisme seolah-olah debat parlemen antara anggota kabinet dengan orang-orang yang ingin menanyakan lebih jauh mengenai program yang seharusnya dikerjakan oleh negara.
Program kedua, Kabinet Bayangan akan berkeliling ke sejumlah kampus di daerah-daerah. "Kami akan berdialog dengan teman-teman mahasiswa mengenai program yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah," tutur dia.
Program ketiga, Kabinet Bayangan bakal melakukan pemungutan dana publik atau crowd funding untuk mengeksekusi program-program yang tak mampu dikerjakan oleh pemerintah. Meskipun itu program yang kecil dan tak membutuhkan dana yang besar.
"Misalnya ada sekolah yang murid-murid dan gurunya harus nyeberang, maka kami akan berpikir bagaimana membangun sesuatu atas dasar dana publik. Kalau selama ini pemerintah sudah memungut pajak tapi gagal melakukan sesuatu, kami ingin membuktikan bahwa kerja negara mudah kok kalau niatnya baik," imbuhnya.
Program keempat, Kabinet Bayangan akan meluncurkan rapor kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. "Rapor ini disusun dalam perspektif checks and balances yang kami lakukan. Kami akan lengkapi data dan bukti," katanya.
Saat ini jumlah anggota Kabinet Bayangan mencapai 15 orang. Sedangkan jumlah menteri di Kabinet Merah Putih berjumlah tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah anggota Kabinet Bayangan, yakni 48. Itu pun bisa bertambah lebih gemuk, lantaran Prabowo juga membuka posisi wakil menteri di kabinetnya.
Salah satu inisiator pembentuk Kabinet Bayangan, Ahmad Jilul, mengatakan pihaknya turut mengkritisi lewat jumlah anggota kabinet yang ramping. Selain itu, pemilihan anggota Kabinet Bayangan juga didasari lewat penelusuran rekam jejak dan meritokrasi.
Berikut perbandingan formasi anggota Kabinet Bayangan dan Kabinet Merah Putih:
Menteri Sekretaris Negara: Feri Amsari, counterpart: Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi), Kepala Staf Presiden (Dudung Abdurachman) dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Muhammad Qodari)
Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara: Armand Suparman, counterpart: Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Djamari Chaniago), Kapolri (Listyo Sigit Prabowo), dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Yandri Susanto)
Menteri Luar Negeri: Shofwan Al-Banna Choiruzzad, counterpart: Menteri Luar Negeri (Sugiono)
Menteri Pertahanan: Curie Maharani, counterpart: Menteri Pertahanan (Sjafrie Sjamsoeddin)
Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal: Khoirunnisa Nur Agustyati, counterpart: Menteri PPPA (Arifatul Choiri Fauzi) dan Menteri HAM (Natalius Pigai)
Menteri Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona, counterpart: Menteri Koordinator Bidang Hukum (Yusril Ihza Mahendra), Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Agus Andrianto), Menpan RB (Rini Widyantini) dan Jaksa Agung (ST Burhanuddin)
Menteri Perekonomian: Media Wahyudi Askar, counterpart: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto), Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang), Menteri Investasi dan Hilirisasi (Rosan Roeslani), Menteri UMKM (Maman Abdurahman), Menteri Koperasi (Ferry Juliantono), Menteri Perdagangan (Budi Santoso), BP BUMN (Donny Oskaria), Menteri Pariwisata (Widiyanti Putri Wardhana), Menteri Ekonomi Kreatif (Teuku Rifky)
Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara, counterpart: Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa)
Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik, counterpart: Menteri Lingkungan Hidup (Jumhur Hidayat), Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni), dan Menteri ATR (Nusron Wahid)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul Haeri, counterpart: Mendikdasmen (Abdul Mu'ti), Mendiksaintek (Brian Yuliarto), Menteri Kebudayaan (Fadli Zon), dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pratikno)
Menteri Riset, Teknologi dan Digital: Nenden Sekar Arum, counterpart: Menteri Saintek (Brian Yuliarto) dan Menkomdigi (Meutya Hafid)
Menteri Kesehatan: Irma Hidayana, counterpart: Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin)
Menteri Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati, counterpart: Menteri Sosial (Saifullah Yusuf), Menko Pemberdayaan Masyarakat (Muhaimin Iskandar), Menteri Kependudukan/BKBN (Wihaji), Menteri Ketenagakerjaan (Yassierli), Menteri Pekerja Migran (Mukhtarudin), Menteri PU (Doddy Hanggodo), Menteri Perumahan (Maruarar Sirait)
Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah, counterpart: Menteri Koordinator Bidang Pangan (Zulkifli Hasan), Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman), Menteri Kelautan dan Perikanan (Wahyu Trenggono), Kepala Badan Gizi Nasional (Sudaryono)
Sekretaris Kabinet: Ahmad Jilul QF, counterpart: Sekretaris Kabinet (Teddy Indra Wijaya)
