PSI Curiga Usulan NasDem soal Ambang Batas DPRD Ada Niat Terselubung
- PSI menilai usulan NasDem soal ambang batas DPRD berpotensi memiliki niat terselubung untuk menyingkirkan partai kecil dari kontestasi politik.
- NasDem mengusulkan skema ambang batas berjenjang, yakni 6 persen nasional, 5 persen provinsi, dan 4 persen kabupaten atau kota.
- NasDem menyebut gagasan ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dengan partai politik yang terkonsolidasi dan sehat.
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menanggapi NasDem yang mengusulkan skema ambang batas ikut diterapkan di pemilihan legislatif (Pileg) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dia menduga ada niat terselubung dibalik usulan tersebut.
Bestari mengatakan, penerapan ambang batas terlalu tinggi dapat mengakibatkan figur politik yang punya niat tulus untuk membawa aspirasi masyarakat gagal melaju dalam kontestasi.
Dia lantas mempertanyakan apakah kondisi itu merupakan satu hal yang diinginkan NasDem.
"Kemungkinan besar ada niat-niat terselubung kalau seperti itu, untuk menyingkirkan sesama kontestan, ya, untuk kembali berada pada posisi keterwakilan," kata Bestari kepada jurnalis, Jumat (24/4/2026).
1. Jika dinamika politik wajar
Bestari menilai, jika wacana tersebut hanya sebatas dinamika politik, hal itu masih dalam batas yang wajar. Namun, dia mengingatkan, persoalan akan menjadi serius apabila kebijakan tersebut bertujuan untuk menyingkirkan partai politik lain beserta basis pendukungnya dari kontestasi politik.
Oleh karena itu, menurut Bestari, masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai sikap dan kebijakan partai politik, terutama yang dinilai berpotensi mengurangi hak warga negara dalam menentukan perwakilan mereka di parlemen.
"Kalau itu dimaksudkan agar partai politik yang pendukungnya adalah masyarakat yang punya hak pilih dan ingin disingkirkan dari kontestasi dan untuk keterwakilan, ya, itu saya kira harus juga menjadi warning bagi masyarakat untuk mewaspadai partai politik yang punya keinginan tidak baik gitu lho," kata mantan kader NasDem itu.
2. Ambang batas berjenjang secara nasional
Ketua DPP Partai NasDem, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menawarkan skema ambang batas perlemen yang bukan hanya berlaku di tingkat nasional, tapi juga di daerah baik pemilihan legislatif tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dengan skema tersebut, NasDem menawarkan ambang batas parlemen berjenjang, misalnya 6 persen untuk nasional, 5 persen untuk provinsi, dan/atau 4 persen untuk kabupaten.
"Kami mengusulkan parliamentary threshold itu berlaku bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Ada beberapa formula yang bisa kita berikan untuk parliamentary threshold seperti ini," kata Rifqi kepada jurnalis, Jumat (24/4/2026).
"Pertama, parliamentary threshold berjenjang. Misalnya 6 persen untuk nasional, 5 persen untuk provinsi, dan atau 4 persen untuk kabupaten atau parliamentary threshold yang menggunakan standar tunggal tapi kemudian memiliki konsekuensi sampai dengan tingkat provinsi, kabupaten, kota," kata dia.
3. Supaya tercipta government effectiveness
Menurut Rifqi, dua gagasan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif (government effectiveness). Dengan jumlah partai politik yang lebih terkonsolidasi dan sehat, diharapkan fungsi pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.
Dia menilai, penyederhanaan partai juga akan memperkuat peran partai politik baik sebagai bagian dari pemerintahan maupun sebagai oposisi. Hal ini penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui mekanisme checks and balances.
"Pemerintahan ke depan itu berisi partai-partai politik yang sehat dan karena itu dia akan mampu memerankan dirinya baik sebagai partai pemerintah maupun partai non-pemerintah untuk melakukan checks and balances," kata dia.
