NasDem DKI Dorong Bentuk Dapil Khusus Kepulauan Seribu
- NasDem DKI Jakarta mengusulkan pembentukan dapil khusus Kepulauan Seribu untuk memperkuat representasi politik dan menyesuaikan dengan prinsip dasar penataan dapil sesuai Undang-Undang Pemilu.
- Wibi Andrino menilai penggabungan Kepulauan Seribu dengan wilayah daratan seperti Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading tidak mencerminkan kohesivitas serta kesamaan karakter sosial ekonomi masyarakatnya.
- NasDem mendorong KPU RI melakukan evaluasi nasional terhadap desain dapil agar wilayah berkarakter geografis khusus seperti Kepulauan Seribu mendapat keterwakilan politik yang lebih adil dan efektif.
Jakarta, IDN Times - Partai NasDem DKI Jakarta mendorong pembentukan daerah pemilihan (dapil) khusus untuk Kepulauan Seribu dalam penyusunan ulang peta dapil Pemilu mendatang. Usulan ini dinilai penting untuk memperkuat kualitas representasi politik, sekaligus memastikan prinsip dasar pembentukan dapil dijalankan secara lebih konsisten.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai penataan dapil di Jakarta saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.
Ia menyebut terdapat tujuh prinsip utama yang semestinya menjadi acuan, yakni kesetaraan nilai suara, sistem proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, kesamaan cakupan wilayah, kohesivitas, dan kesinambungan.
“Faktanya, hampir semua dapil di Jakarta masih menyisakan persoalan. Ini harus kita akui secara objektif sebagai bahan evaluasi bersama,” ujar Wibi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).
1. Penggabungan wilayah dinilai tidak penuhi prinsip kohesivitas
NasDem menyoroti skema penggabungan wilayah Kepulauan Seribu dengan sejumlah kecamatan di Jakarta Utara, yakni Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading (Cikoding). Menurut Wibi, desain tersebut tidak mencerminkan prinsip kohesivitas maupun kesamaan karakter wilayah.
Ia menegaskan, wilayah kepulauan dan daratan urban memiliki perbedaan mendasar, baik dari sisi kebutuhan masyarakat, tantangan pembangunan, hingga karakter sosial ekonomi. Karena itu, penyatuan keduanya dalam satu dapil dinilai kurang ideal.
2. Akses politik warga Kepulauan Seribu dinilai terbatas
NasDem menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas keterwakilan politik warga Kepulauan Seribu. Selama ini, masyarakat di wilayah kepulauan disebut menghadapi keterbatasan akses dalam menyampaikan aspirasi politik secara efektif.
Untuk itu, pembentukan dapil khusus dinilai sebagai opsi yang lebih rasional meski berpotensi memerlukan penyesuaian terhadap prinsip kesetaraan nilai suara dan proporsionalitas.
“Kalau kita bentuk dapil khusus Kepulauan Seribu, memang mungkin ada kompromi pada prinsip kesetaraan nilai suara dan proporsionalitas. Tapi setidaknya prinsip lain seperti kohesivitas, integralitas wilayah, dan kesamaan cakupan wilayah bisa terpenuhi,” beber Wibi.
3. NasDem dorong evaluasi menyeluruh penataan dapil nasional
Lebih jauh, NasDem mendorong Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) bersama pemangku kepentingan membuka ruang evaluasi menyeluruh terhadap desain penataan dapil di Indonesia.
Evaluasi tersebut dinilai penting, terutama untuk wilayah dengan karakteristik geografis khusus seperti Kepulauan Seribu, agar tidak terjadi kesenjangan representasi politik di tingkat akar rumput.
“Jangan sampai desain dapil justru menjauhkan rakyat dari wakilnya. Kepulauan Seribu butuh suara yang benar-benar mewakili mereka,” tegas Wibi.
NasDem menegaskan pembahasan dapil khusus bukan sekadar persoalan teknis pemilu, melainkan menyangkut kualitas demokrasi dan kedekatan antara wakil rakyat dengan konstituennya.
