Ridwan Kamil Janji Prioritaskan Kampung Bayam tapi Masih Pelajari Dulu
- Ridwan Kamil akan prioritaskan penyelesaian permasalahan di Kampung Bayam jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta 2024.
- Ridwan Kamil mengakui banyaknya masalah di Jakarta dan akan mempelajari satu per satu untuk menyelesaikannya.
Jakarta, IDN Times - Calon Gubernur DKI Jakarta 2024 nomor urut 1, Ridwan Kamil mengatakan, penyelesaian permasalahan Kampung Bayam termasuk yang akan diprioritaskan bila nanti terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Meski begitu, Ridwan Kamil mengkui masih akan mengkaji dan mempelajari benang merah permasalahan yang terjadi di Kampung Bayam terlebih dulu.
"Kalau terpilih satu satu yang paling depan akan mendapatkan prioritas, mungkin salah satunya di Kampung Bayam," kata Ridwan Kamil di Jakarta, dikutip Minggu (13/10/2024).
1. Permasalahan di Jakarta banyak sekali
Ridwan Kamil mengakui masalah di Jakarta banyak sekali, sehingga ia harus mempelajari satu per satu untuk menyelesaikannya.
Menurut dia, semua program yang belum selesai dari era gubernur terdahulu, seperti Anies Baswedan dan Heru Budi Hartono akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Meski begitu, ia masih akan mempelajari bagiaman menyelesaikannya, karena tidak mau terlihat berlebihan dalam mengomentari berbagai masalah yang ada.
"Problem Jakarta jumlahnya banyak sekali tidak bisa satu per satu langsung ke teknis, nanti saya terlihat berlebihan. Tugas saya adalah belajar dalam proses kampanye," ujar dia.
2. Janji Pramono untuk warga Kampung Bayam
Sementara itu, calon Gubernur DKI Jakarta 2024 nomor urut 3, Pramono Anung mengklaim telah menandatangani kesepakatan dengan warga Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara. Ia berjanji untuk menyelesaikan masalah di Kampung Bayam apabila terpilih memimpin Jakarta.
"Kebetulan saya sudah menandatangani kesepakatan (dengan) warga Kampung Bayam, saya sudah menandatangi, saya berjanji untuk menyelesaikan itu," ujar Pramono.
Pramono mengatakan, warga Kampung Bayam telah membuat kesepakatan dengan Anies Baswedan sebelum lengser sebagai gubernur. Ia berjanji akan menjalankan kesepakatan tersebut.
"Isi kesepakatannya, salah satunya menyelesaikan persoalan di Kampung Bayam, dikembalikan kepada apa yang menjadi kesepakatan antara warga yang jumlahnya 133 KK dengan Mas Anies," ujarnya.
3. Pengusiran warga Kampung Bayam cederai hak hunian
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Resilience, Hari Akbar mengkritik pengosongan paksa yang dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan kepolisian, militer serta satuan polisi pamong praja (Satpol PP) terhadap warga Kampung Bayam.
Menurut dia, pengosongan itu mencederai hak hunian warga Kampung Bayam. Dalam pengosongan itu juga terjadi pemukulan, pencekikan, dan segala bentuk represivitas aparat.
“Ini adalah tindakan kesewenang-wenangan aparat dalam bertindak,” ujar Hari.
