Parlemen AS Bertemu DPR RI, Bahas Pemimpin Bela Rakyat-Pemilu Murah
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Sukamta, menerima kunjungan The House Democracy Partnership (HDP) dari Parlemen (House of Representatives) Amerika Serikat (AS) di ruang tamu delegasi, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Dalam kunjungan ini, kedua belah pihak mendiskusikan soal proses demokratisasi, baik di Amerika maupun di Indonesia. Persoalan yang menjadi perhatian diskusi adalah soal dana kampanye.
Dalam keterangan tertulis, pertemuan ini dihadiri Anggota Parlemen AS Komite Transportasi dan Infrastruktur, Nic J. Rahall dan Deputi Direktur Hubungan Pemerintahan untuk the U.S. Global Leadership Coalition, Parker Novak.
1. Politisi di AS cenderung melakukan narasi ekstrem, karena dapat dana kampanye dari banyak pihak
Sukamta mengatakan ada pelajaran yang bisa diambil dari AS terkait banyaknya uang yang terlibat dalam proses pemilu di Amerika, yang menurut HDP tidak sehat bagi demokrasi lantaran ada tendensi hanya orang-orang kaya yang bisa masuk politik.
"Selain itu, ada tendensi karena di sana itu menerima dana pemilu dari berbagai pihak itu legal, walaupun di-manage secara transparan dan dengan regulasi yang ketat, namun untuk mendapatkan dana dari berbagai pihak, para politisi cenderung untuk melakukan akrobat dengan narasi yang ekstrem," ungkap Sukamta di ruang tamu delegasi, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu.
2. Memicu kelompok-kelompok ekstrem
Akibat adanya dana pemilu dari berbagai pihak yang berkepentingan, menurut Sukamta, sehingga muncullah adanya kelompok-kelompok yang ekstrem.
"Sehingga itu cenderung menjadi ekstrem kanan dan ekstrem kiri, dan dengan berbagai macam kanal media mereka atraksi, makin banyak atraksi makin keras, makin ekstrem pandanganya, makin banyak duit itu mengalir. Dan itu tidak sehat bagi demokrasi, kata beliau," ujar Sukamta.
3. Biaya kampanye murah, dan pemilu hasilkan pemimpin kredibel serta berpihak pada rakyat
Dari diskusi tersebut, menurut politikus Fraksi PKS ini, bisa diambil pelajaran untuk mengevaluasi proses demokratisasi di Indonesia.
"Bagaimana supaya demokrasi yang sudah kita jalani selama ini lebih dari 20 tahun, bisa berjalan lebih sehat lagi. Bagaimana kampanye biayanya lebih murah tidak mahal. Dan bagaimana pemilu menghasilkan pemimpin yang kredibel dan lebih berpihak kepada masyarakat secara umum. Saya kira ini pelajaran yang cukup penting," kata Sukamta.
Menurut Sukamta, ke depan para pemangku kepentingan bisa mengevaluasi demokratisasi dan proses pemilu dengan regulasi, agar lebih adil bagi semua kalangan.
"Kita bisa melakukan evaluasi bareng-bareng dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan ini cukup baik, hanya saja bagaimana caranya kita meregulasi pelibatan uang, bansos, hibah, bisa lebih adil lebih baik dan lebih transparan. Saya kira kalau itu bisa kita lakukan regulasi lebih baik, mudah-mudahan itu bisa menghasilkan pemilu lebih baik dan kredibel," kata dia.
