RUU PPRT Bakal Atur Kompetensi Pekerja Rumah Tangga
Jakarta, IDN Times — Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT disebut akan mengatur kompetensi pekerja rumah tangga (PRT), dan penyalur dan agen penyedia jasa pekerja rumah tangga.
Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang.
“Paling tidak memang ada kewajiban atau pun komitmen pemerintah agar rekan kita yang bergerak dalam sektor ini, atau PRT harus ditingkatkan kompetensinya,” kata Haiyani dalam diskusi bersama Kominfo di Jakarta, Senin (30/1/2023).
1. Ada kontrak kerja antara PRT dan pemberi kerja
Haiyani mengatakan RUU PRT juga akan memuat aturan terkait kontrak kerja antara PRT dan pemberi kerja. Kontrak kerja itu yang nantinya akan menjadi jaminan pekerjaan apa saja yang akan dilakukan PRT di rumah, serta hak-haknya termasuk hak cuti dan hak mendapatkan tunjangan hari raya (THR).
“Hal ini lah yang kami dorong untuk bisa dicantumkan dalam draft RUU tersebut, karena selama ini sebagaimana saya sebutkan peraturan ketenagakerjaan ini belum optimal melindungi PRT,” ujar Haiyani.
2. Penyewa jasa PRT bisa konsultasi
Selain itu, RUU PPRT ini juga akan memuat kebutuhan konsultasi baik untuk PRT, atau penyewa jasa PRT. Konsultasi tersebut akan diatur secara eksplisit dalam RUU PPRT. Pengguna nantinya punya hak untuk berkonsultasi dengan kementerian/lembaga terkait.
“Pengguna juga punya hak untuk berkonsultasi dengan K/L terkait termasuk pengaduan. Format kontrak kerja itu sudah harus kita berikan supaya paham juga,” tuturnya.
3. Penyalur pekerja rumah tangga perlu pelatihan
Lebih lanjut Haiyani mengatakan bahwa penyalur PRT merupakan filter utama untuk menjamin kesejahteraan PRT. Maka dari itu, pelatihan kompetensi tak hanya diberikan kepada PRT yang akan bekerja, melainkan juga kepada agen penyalur.
“Mereka (penyewa PRT) yakin bahwa rekan yang bekerja pada mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik,” pungkasnya.
