Santri Gontor Diduga Tewas Dianiaya, Menag: Proses Hukum!
Jakarta, IDN Times - Seorang santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Darussalam Gontor 1, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berinisial AM (17), tewas diduga dianiaya seniornya. Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, meminta kasus kematian AM diproses hukum.
"Kami perintahkan kepada aparat di Kementerian Agama untuk datang ke sana, melihat apa sih sebenernya yang terjadi," ujar Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
1. Kemenag selidiki keterlibatan pesantren soal kematian santri
Yaqut mengatakan Kemenag juga menyelidiki keterlibatan pesantren dalam kematian santrinya. Namun, bila pesantren tak terbukti bersalah, tidak akan menerima sanksi.
"Sementara, urusan pesantren kita jalan terus nih, kita lagi melihat, aparat kita kita akan lihat, aparatur Kementerian Agama kita lihat di lapangan di Pondok Pesantren Gontor seperti apa. Tentu bukan hanya di Gontor 1, tapi kan gontor punya berbagai cabang. Ini untuk melihat apakah ini sistematis atau memang ini personal, kalau personal kan gak boleh lembaganya jadi korban," kata dia.
2. Pelaku harus dihukum
Lebih lanjut, Yaqut menegaskan, setiap pelaku perundangan bahkan berujung kematian orang lain, pelakunya harus mendapat hukuman. Meski demikian, kata Yaqut, Kemenag saat ini masih melakukan penyelidikan.
"Kemudian yang harus dicari ini memang sengaja lembaga pendidikan ini lalai, atau dia memang membuat sistem di lembaga pendidikannya itu, sehingga anak-anak bisa berperilaku itu atau seperti apa? Kita akan pelajari," ucap dia.
3. Yaqut klaim sudah ada aturan agar kekerasan di lingkungan pendidikan tidak terjadi lagi
Yaqut mengklaim, Kemenag sudah membuat sejumlah aturan agar kasus kekerasan hingga pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tidak terulang kembali. Meski demikian, Yaqut mengakui tak bisa 100 persen menjangkau pengaturan pendidikan di pesantren.
"Pondok pesantren, boarding school atau apapun namanya itu, ini lembaga yang sangat independen, independen yang tidak mungkin kita bisa lakukan intervensi secara langsung ke dalam, gak bisa, apalagi mereka bukan bagian dari struktur Kementerian Agama," imbuhnya.
