Sekda DKI Marullah Dilaporkan ke KPK, Pramono: Saya Belum Tahu
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak mengetahui laporan terhadap Sekda DKI Marullah Matali ke KPK.
- Marullah diduga mengangkat anak dan keponakan sebagai tenaga ahli dan Plt Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta.
- Pelapor menyebut anak Marullah sebagai makelar proyek di Pemprov DKI Jakarta dan BUMD serta meminta asuransi nasabah Bank DKI diberikan ke perusahaan yang disodorkan.
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mengaku tidak mengetahui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pramono enggan bicara banyak terkait kasus yang menjerat Marullah.
"Saya belum tahu" ujarnya singkat di RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat, Jumat (16/5/2025).
1. Sekda dilaporkan dugaan korupsi
Marullah dilaporkan ke KPK atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta korupsi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Marullah diduga mengangkat anaknya Muhammad Fikri Makarim (Kiky) sebagai tenaga ahli sekda.
Marullah juga mengangkat keponakannya, Faisal Syafruddin dari Kepala Suku Badan BPAD Jakarta Pusat menjadi Plt Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta.
2. Diduga jual beli jabatan
Pelapor menyebut Kiky sebagai makelar proyek di Pemprov DKI Jakarta maupun BUMD. Sebab, proyek yang dilelang harus seizin Kiky dan apabila pemenang tak direstui harus dilelang ulang.
Kiky juga disebut makelar asuransi. Pelapor menyebut Kiky meminta asuransi nasabah Bank DKI diberikan ke perusahaan yang disodorkan. Selain itu, Kiky diduga meminta Jakpro mengasuransikan aset-aset ke perusahaan yang direkomendasikannya.
Kiky juga meminta agar pengelolaan parkir dan asuransi aset Pasar Jaya diberikan ke perusahaan yang direkomendasikannya.
Sementara itu, Faisal diduga meminta jajaran di bawahnya memberikan setoran uang serta menguasai empat kendaraan yang disebut sebagai kendaraan dinas.
Tak cuma mengangkat anak dan ponakan, pelapor juga menyebut Marullah mengangkat Chaidir dari Wakil Wali Kota Jakarta Pusat menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Chaidir diduga kerap melakukan jual beli jabatan.
3. KPK benarkan laporan tersebut
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya laporan tersebut. Budi mengatakan, setiap laporan akan ditelaah lebih dahulu sebelum diproses.
"KPK secara umum akan melakukan telaah kepada setiap pengaduan masyarakat yang masuk untuk melihat validitas informasi dan keterangan yang disampaikan dalam laporan tersebut. KPK selanjutnya akan proaktif melakukan pulbaket untuk mendukung informasi awal yang telah disampaikan," ujar Budi, Rabu (14/5/2025).
