Survei: Kepuasaan Publik ke Prabowo Dongkrak Elektabilitas Gerindra

- Tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto
- Penilaian positif terhadap kebijakan Prabowo, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat
- Peningkatan elektabilitas Partai Gerindra akibat tingkat kepuasan publik yang tinggi
Jakarta, IDN Times - Lembaga Pusat Riset Indonesia (PRI) merilis hasil survei persepsi dan perilaku publik terhadap satu tahun kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hasilnya, survei ini menunjukkan tingginya tingkat kepuasan publik sebesar 82,44 persen. Sementara, publik yang tidak puas sebesar 14,20 persen dan masyarakat yang tidak memberikan pendapatnya alias tidak tahu/tidak 3,36 persen.
1. Tingginya kepuasan publik karena program yang merakyat

Direktur Eksekutif PRI, Deni Yusup menjelaskan, tingginya tingkat kepuasan publik ini ditunjukkan adanya indikasi berbagai program yang dibuat pemerintahan Prabowo dianggap merakyat.
"Seperti makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah mulai dari TK sampai ke SMA dan ibu hamil, ketahanan energi, Program sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, ketahanan pangan, koperasi merah putih, diikuti program penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, baru baru ini terlihat nyata program pengurangan pajak melalui Menteri Keuangan RI," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
2. Penilaian positif terhadap kebijakan Prabowo

Deni memaparkan, surveinya juga menjaring sejumlah kebijakan Prabowo yang dinilai positif oleh masyarakat.
Berbagai kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah, yakni program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat meraih 20,55 persen; tindakan cepat dan realistis penanganan hukum dan korupsi 15,25 persen; pelaksanaan dan perbaikan ketahanan energi 14,60 persen; mengurangi kemiskinan 11,36 persen; memperbaiki kondisi pendidikan, lapangan kerja dan pangan 10,33 persen; program kesehatan gratis dan sekolah 10,15 persen; dan Koperasi Merah Putih 7,36 persen.
3. Pengaruhi elektabilitas Gerindra

Lebih lanjut, kata Deni, tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo berdampak langsung kepada elektabilitas Partai Gerindra.
Peningkatan signifikan ini dampak dari kerja kerja politik partai Gerindra dan program dari Presiden Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Gerindra.
"Gerindra mengalami tren positif menyentuh angka 8,91 persen dari saat pelaksanaan pemilu 2024 sebesar 13,22 persen, saat di survei periode Oktober 2025 ini meningkat menjadi sekitar 22,13 persen," tuturnya.
Kemudian, posisi kedua ditempati Partai Golkar. Elektabilitas partai berlambang pohon beringin ini menunjukkan tren positif imbas bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran, dengan raihan 17,21 persen.
"Hal ini tidak lain dampak dari menguatnya dua instrumen, yakni sosok Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sekaligus Menteri ESDM dan solidnya infrastruktur mesin partai Golkar," ujar Deni.
Sementara, PDIP berada di posisi ketiga karena mengalami penurunan elektabilitas.
"PDIP mengalami penurunan menjadi 14,10 persen dari hasil pemilu 2024 16,72 persen, jadi penurunannya sekitar 2,62 persen," ungkap Deni.
Partai lain meraih perolehan elektabilitas yang bersaing ketat di level papan menengah yakni PKB 8,15 persen; Demokrat, 7,89 persen; PAN 7,89 persen; Nasdem 7,48 persen; dan PKS 6, 15 persen. Sementara masyarakat yang masih ngambang (swing vooters) belum menentukan sikap sekitar 2,38 persen.
Menariknya, dalam survei ini terdapat partai non parlemen megalami kenaikan atau trend positif yakni PSI pada 2024 bertengger di angka 2,81 persen menjadi 4,25 persen di Oktober 2025. Di sisi lain, PPP mengalami degradasi 3,87 persen menjadi 1,85 persen.
Untuk diketahui, survei digelar pada 10 sampai 20 Oktober 2025 dengan margin of error sekitar 2,9 persen. Tingkat kepercayaan survei ini berada di angka 95 persen. Jumlah sampel responden yang diwawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia.
Survei menggunakan metode simple random sampling dengan responden yang terdistribusi secara acak di seluruh nusantara di 38 provinsi, yaitu mereka yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, sebagai pemilih ketika survei dilakukan.
Responden diambil secara proporsional pada tingkat provinsi dan random di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kampung/RW/RT.


















