Survei LSN: Mayoritas Warga Puas dengan Program Cek Kesehatan Gratis
- Mayoritas warga puas dengan program pemeriksaan kesehatan gratis Presiden Prabowo
- Survei LSN: 88,2% responden puas, dilakukan pada 1.200 responden di 38 provinsi
- Responden puas dengan program yang belum berjalan dan makan bergizi gratis, meski ada kasus keracunan
Jakarta, IDN Times - Mayoritas warga mengaku puas terhadap program pemeriksaan kesehatan gratis yang menjadi salah satu unggulan Presiden Prabowo Subianto. Itu merupakan salah satu hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) bekerja sama dengan Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP). Tingkat responden yang puas terhadap program unggulan itu mencapai 88,2 persen.
LSN melakukan survei pada periode 13-20 Januari 2025 lalu dan melibatkan 1.200 jumlah responden yang tersebar di 38 provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka.
Tingkat error sampling atau kesalahan pengambilan sampel mencapai kurang lebih 2,87 persen. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen. LSN juga mencantumkan keterangan jumlah responden terbanyak tersebar di tiga provinsi yaitu Jawa Barat 190 orang, Jawa Timur 170 orang dan Jawa Tengah 140 orang.
Program kedua yang dianggap memuaskan responden adalah tujuh kebiasaan anak Indonesia Hebat (bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan). Angkanya mencapai 87,9 persen. Program ketiga yang memuaskan responden yaitu pelatihan kompetensi guru yakn 86,9 persen.
Direktur eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati tak menampik survei itu dilakukan untuk mendapatkan gambaran respons publik memasuki 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran.
1. Responden puas terhadap program pemeriksaan kesehatan gratis, tapi program belum berjalan
Ada temuan menarik dari hasil survei LSN itu yakitu responden mengaku puas dengan program pemeriksaan kesehatan gratis, tetapi program itu baru digelar pada Februari mendatang. IDN Times kemudian menanyakan kepada Neni bagaimana LSN menerjemahkan hasil dari responden tersebut.
"Ini bisa jadi merujuk kepada teori labelling. Dari label programnya saja sudah menarik bagi perhatian masyarakat," ujar Neni melalui telepon pada Jumat (24/1/2025).
Ia menduga responden mengira pemeriksaan kesehatan gratis sudah didapatkan sebagai pelanggan BPJS. "Bisa jadi lewat BPJS, masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ke dokter, cek gula darah gratis, asal ada surat rujukan. Saya rasa mungkin itu hal yang dipahami oleh masyarakat," tutur dia.
Sementara, menurut pedoman pemeriskaan kesehatan gratis yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis diberikan kepada mereka yang berulang tahun. Bagi yang berulang tahun pada Januari, Februari, dan Maret, maka pemeriksaan berlaku hingga 30 April 2025.
2. Kepuasan terhadap program makan bergizi gratis tidak tinggi
Sementara, program unggulan Prabowo yang sudah berjalan yaitu makan bergizi gratis dianggap memuaskan oleh 79,3 persen responden. Meski begitu, Neni juga tidak menutup mata implmentasi program MBG tak sepenuhnya rapi.
Ada dua peristiwa siswa keracunan menu MBG. Peristiwa tersebut terjadi di Jawa Tengah dan Kalimantan Utara.
"Adanya peristiwa keracunan makanan menunjukkan lemahnya kontrol terhadap kualitas dan pengawasan," kata Neni di dalam keterangan tertulis.
Ia mengaku heran kebijakan yang seharusnya didesain untuk membantu malah berujung ancaman keselamatan bagi rakyat. "Ini menunjukkan bahwa prioritas pemerintah masih ada pencitraan, bukan substansi," tutur dia.
3. 87,5 persen responden puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran di 100 hari kepemimpinan
Temuan lain dari survei yang dilakukan oleh LSN yaitu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran jelang 100 hari masa kepemimpinannya mencapai 87,5 persen. Sedangkan, 88,2 persen responden mengaku percaya dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Neni pun menilai tingginya tingkat kepuasan terhadap Prabowo-Gibran lantaran implementasi kebijakan populis. Mulai dari makan bergizi gratis, bansos dan pemeriksaan kesehatan gratis. Ketiga program itu dirasakan secara langsung dampaknya oleh masyarakat.
"Tetapi, di rentang 100 hari kepemimpinan, masih terlalu dini untuk memberikan penilaian. Saya berharap pemerintah tidak menjadi jumawa melihat hasil ini karena langkah ke depan masih sangat panjang," katanya.
