Filipina Desak Meta Atasi Penyebaran Hoaks
- Pemerintah Filipina mendesak Meta segera menghentikan penyebaran hoaks yang memicu kepanikan publik, termasuk isu kesehatan Presiden Marcos Jr. dan krisis energi palsu yang mengguncang masyarakat.
- Filipina menuntut Meta membuat sistem pendeteksi otomatis untuk memfilter berita bohong, mempercepat penghapusan konten berisiko tinggi, serta membuka transparansi algoritma dalam menangani disinformasi.
- Pemerintah mengancam sanksi berat bagi Meta jika lalai, termasuk denda besar, pembatasan operasional, hingga tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Siber Tahun 2012.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Filipina secara resmi mendesak Meta Platforms Inc. untuk segera menghentikan penyebaran informasi palsu yang memicu kepanikan massal di media sosial. Dalam tuntutannya pada Sabtu (11/4/2026), otoritas Filipina mengancam akan mengambil langkah hukum dan menerapkan aturan siber yang lebih ketat jika Meta gagal memberikan respons cepat atas krisis disinformasi tersebut.
Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menegaskan bahwa menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional, terlebih di tengah kondisi ekonomi global yang menantang, adalah prioritas utama pemerintah saat ini.
1. Hoaks kesehatan presiden dan ancaman krisis energi yang meresahkan masyarakat
Pemerintah merinci sejumlah konten manipulatif di platform Meta yang dinilai sangat merusak tatanan sosial. Beberapa di antaranya meliputi penyebaran dokumen medis palsu yang mengklaim Presiden Ferdinand Marcos Jr. sakit parah dan tidak mampu memimpin, hingga kabar bohong mengenai kematiannya.
Selain itu, hoaks mengenai penutupan wilayah energi (energy lockdown), gangguan pasokan bahan bakar, dan operasi militer fiktif turut memperkeruh suasana. Narasi ini disinyalir sengaja disebarkan untuk mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dampaknya, laporan palsu mengenai lonjakan harga minyak telah memicu warga melakukan panic buying di berbagai daerah.
"Mereka yang memalsukan dan menyebarkan berita bohong, terutama yang memanfaatkan masalah energi saat ini, akan dihukum berat sesuai undang-undang yang berlaku," kata Sekretaris Penjabat PCO, Dave Gomez, dilansir The Edge Singapore.
Pemerintah Filipina menilai serangan disinformasi ini sebagai upaya terorganisir untuk menggoyahkan stabilitas negara. Mengingat sensitivitas masyarakat akibat krisis minyak dunia, informasi menyesatkan semacam ini sangat berpotensi memicu gejolak sosial berskala besar.
2. Pemerintah minta Meta terbuka dan buat sistem pendeteksi hoaks yang lebih cepat
Sebagai langkah mitigasi, Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (DICT) bersama PCO telah mengirimkan surat resmi kepada CEO Meta, Mark Zuckerberg. Pemerintah mewajibkan Meta untuk membalas surat tersebut dalam waktu 48 jam dan menyerahkan rencana konkret pencegahan hoaks maksimal dalam waktu tujuh hari.
Adapun tuntutan utama Filipina kepada Meta mencakup pembuatan sistem pendeteksi otomatis untuk memfilter berita bohong yang berisiko tinggi, serta percepatan proses penghapusan konten (takedown) yang didasarkan pada laporan resmi pemerintah. Meta juga diwajibkan untuk menunjuk tim khusus yang bersiaga 24 jam penuh guna berkoordinasi dengan otoritas Filipina, serta membuka transparansi algoritma mereka dalam menangani konten-konten yang melanggar hukum.
"Langkah-langkah ini bertujuan agar platform digital tetap aman, terpercaya, dan selalu patuh pada hukum serta kepentingan masyarakat umum," ujar Sekretaris DICT, Henry Aguda, dilansir Business Today.
3. Ancaman sanksi berat dan penggunaan undang-undang siber bagi pelanggar
Pemerintah memberikan peringatan keras bahwa kegagalan Meta dalam bertindak akan berujung pada tindakan hukum secara sepihak. Filipina bersiap menggunakan Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Siber Tahun 2012 (Cybercrime Prevention Act of 2012) serta regulasi terkait gangguan ketertiban umum untuk menjerat platform tersebut.
Komisi Telekomunikasi Nasional (NTC) dan Departemen Kehakiman (DOJ) saat ini dalam status siaga untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan Meta. Sanksi yang mengancam raksasa teknologi itu meliputi denda administratif skala besar, pembatasan operasional di wilayah Filipina, hingga tuntutan pidana.
Tindakan tegas juga akan diarahkan kepada pihak intelektual di balik akun-akun penyebar hoaks. Kepolisian Nasional Filipina (PNP) berkomitmen untuk memburu jaringan yang mengeksploitasi kepanikan warga.
"Masalah di Timur Tengah adalah hal serius. Segala upaya yang memanfaatkan situasi global itu untuk memicu kepanikan warga lokal harus ditindak tegas. Kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi," pungkas Kepala PNP, Jenderal Jose Melencio Nartatez Jr.
