Survei SMRC: 84 Persen Responden Pengguna Medsos Tolak Pemilu Ditunda
Jakarta, IDN Times - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei nasional, terkait penundaan Pemilu 2024 pada September 2021. Hasilnya, sebanyak 84 persen responden menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Survei dilakukan secara nasional dengan jumlah responden 981 orang. Sebanyak 84 persen responden memilih masa jabatan presiden maksimal dua kali periode, dan tidak ditambah meski ada pandemik COVID-19.
“Kita punya data soal masa jabatan presiden, terbaru survei September 2021 itu angkanya yang menolak masa jabatan presiden tiga periode sebanyak 84 persen,” kata pendiri SMRC, Saiful Mujani, dalam keterangan tertulis, Jumat (18/3/2022).
1. Mayoritas responden tolak penundaan Pemilu 2024
SMRC juga melakukan survei terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Ada dua pendapat berbeda dari seluruh responden yang mengikuti survei.
Pertama, sebanyak 13,2 persen responden memilih pemilu diundur ke 2027 karena pandemik COVID-19. Kelompok responden ini berpendapat bahwa keadaan pandemik yang tidak menentu belum akan berakhir dengan cepat, sehingga pemilu harus diundur ke 2027.
Namun mayoritas responden, sebesar 82,5 persen menentang ide pemilu diundur ke 2027. Kelompok responden ini berpendapat meski pandemik COVID-19 belum berakhir dalam waktu dekat, pemilu harus tetap dilaksanakan pada 2024.
“Mayoritas warga ingin pemilu mendatang tetap dilaksanakan pada 2024, meski pandemik COVID-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat,” tuturnya.
2. Klaim elite politik minta Pemilu 2024 ditunda
Seruan penundaan Pemilu 2024 sebelumnya datang dari Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada 23 Februari lalu. Cak Imin mengklaim ada 100 juta orang yang mendukung penundaan Pemilu 2024.
Wacana tersebut juga digaungkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut ada 110 juta orang di internet yang mendukung penundaan pemilu 2024.
“Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini," ungkap Luhut ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube, Jumat (11/3/2022)
3. Luhut ogah buka data 110 juta orang setuju penundaan Pemilu 2024
Namun alih-alih bersikap transparan mengenai data tersebut, Luhut justru bersikap tertutup. Dia enggan membuka big data tersebut.
“Ya, jangan lah. Untuk apa dibuka?" ujar Luhut ketika ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Selasa, 15 Maret 2022.
4. Perludem minta masyarakat bijak soal Pemilu 2024
Big data yang diklaim Luhut tersebut banyak diperdebatkan berbagai kalangan. Desakan agar Luhut membuka big data tersebut salah satunya datang dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Peneliti Perludem, Nurul Amalia, meminta masyarakat hati-hati dengan klaim tak berdasar yang tidak transparan.
“Kita tentu harus hati-hati pada klaim pemerintah yang menggunnakan big data sebagai dasar menggagas sesuatu yang gak demokoratis," ujar Nurul.
