Tak Cukup Sertifikasi, SPPG Diminta Lakukan Pendekatan ke Publik

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik.

Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Menurut Dadan, trauma masyarakat juga harus ditangani.

"Setiap kejadian pasti ada yang tersakiti, ada orangtua yang khawatir, dan ada trauma di masyarakat. Itu juga harus ditangani,” ujar Dadan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, masalah sertifikasi akan menjadi standar minimum SPPG karena baik BGN maupun Kemenkes sudah sepakat bahwa sertifikasi layak hygiene dan sanitasi wajib dimiliki.

"Kita juga membereskan masalah sertifikasinya. Jadi standar minimum SPPG-nya. Kita juga sudah menyepakati BGN akan mewajibkan sertifikasi layak hygiene dan sanitasi dari Kemenkes. Kemudian ada HACCP untuk prosesnya, terutama berkaitan dengan standar gizi dan manajemen risikonya," kata Menkes.

Tak hanya sertifikasi, pemerintah juga menekankan aspek kehati-hatian. Kepala BGN mencontohkan, kasus di NTT, yakni adanya satu sekolah yang sempat dihentikan operasional SPPG-nya setelah terjadi keracunan.

“Sepuluh hari kemudian ternyata keracunan itu bukan dari MBG. Jadi setiap kali ada insiden, kita stop dulu untuk investigasi. Ini bagian dari mitigasi risiko sekaligus menjaga kepercayaan publik," uja dia.

Meski menghadapi sejumlah kendala teknis, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan.

"Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan, karena banyak anak, banyak orangtua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis," ucap Dadan.