Tanggapan Mantan Pimpinan KPK soal Usulan Rp20 T Natalius Pigai
- Natalius Pigai usul anggaran Rp20 triliun untuk Kementerian HAM.
- Anggota KPK Bambang Widjojanto menyarankan kajian mendalam sebelum persetujuan presiden.
- Pendiri KontraS menekankan pentingnya kajian komprehensif terhadap anggaran yang cukup besar.
Jakarta, IDN Times - Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait kebutuhan anggaran kementeriannya menjadi perhatian banyak pihak. Baru dilantik menjadi menteri dia sudah menyayangkan kementeriannya hanya dapat jatah anggaran Rp64 miliar dari total Rp20 triliun.
"Rombak itu. Dari Rp20 triliun cuma Rp64 miliar. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," ujar Natalius Pigai saat penyambutan di Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024) silam.
Pernyataannya tersebut menuai pendapat dari banyak pihak, salah satunya Wakil Ketua KPK periode 2011-2015 Bambang Widjojanto.
1. Bambang Widjojanto: perlu kajian tentang usulan anggaran Rp20 triliun
Bambang Widjojanto menyatakan bahwa usulan anggaran sebesar Rp20 triliun yang diajukan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memerlukan kajian yang mendalam.
"Sebaiknya didiskusikan dulu di kementerian terkait atas persetujuan presiden," kata Bambang di Padang, Sumatra Barat, dikutip ANTARA, Jumat (1/11/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bambang Widjojanto, yang memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai permintaan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk merealisasikan visi Presiden Prabowo dalam bidang HAM.
2. Pandangan Bambang: bahas permintaan anggaran HAM secara internal
Bambang menyatakan sebelum mengungkapkan permintaan anggaran kepada publik, Menteri HAM Natalius Pigai seharusnya terlebih dahulu mendiskusikannya di dalam Kementerian HAM untuk menghindari potensi pro dan kontra di masyarakat.
Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu menekankan pentingnya melakukan kajian komprehensif terhadap anggaran yang cukup besar agar program pemajuan HAM di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
Tidak hanya itu, Indonesia saat ini menghadapi defisit anggaran pendapatan belanja negara (APBN), sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan skala prioritas kementerian sebelum mengalokasikan anggaran.
"Jadi, faktanya kita itu defisit APBN sehingga ada pengetatan anggaran," kata Bambang.
3. Willy Aditya katakan pihaknya akan tindak lanjut perihal ini
Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menuturkan bahwa penambahan anggaran Kementerian HAM merupakan bagian dari upaya untuk membangun citra HAM di Indonesia.
Kendati demikian, pihaknya akan mendalami lebih lanjut keinginan Menteri HAM Natalius Pigai soal penambahan anggaran itu.
"Tinggal bagaimana yang dimaksud oleh Menteri Pigai ini untuk kebutuhan beliau itu apa sih, itu belum kami dalami," tuturnya.
