Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

TKN Prabowo-Gibran Akan Tempuh Jalur Hukum soal Hoaks Korupsi Mirage 2

Potret jet tempur Mirage 2000-5 kursi tunggal milik Angkatan Udara Taiwan (commons.wikimedia.org/Toshiro Aoki)
Potret jet tempur Mirage 2000-5 kursi tunggal milik Angkatan Udara Taiwan (commons.wikimedia.org/Toshiro Aoki)

Jakarta, IDN Times - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bakal menempuh jalur hukum terkait pemberitaan media asing soal dugaan korupsi dalam pembelian pesawat Mirage 2000-5 oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman memastikan berita dari media Meta Nex itu hoaks.

“Sejak awal kami katakan bahwa 1000 persen berita tersebut adalah bohong. Baik substansi maupun embel-embelnya semuannya bohong. Seribu persen tidak mungkin,” kata Habiburokhman di Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2024).

Oleh karena itu, Habiburokhman menyebut pihaknya kini tengah berencana melakukan upaya pembelaan hukum.

“Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran tengah mencadangkan hak kami untuk melakukan upaya pembelaan hukum dan kebijakan hak-hak kami dengan melaporkan orang-orang yang melakukan fitnah ini dan sekaligus kami mengingatkan kepada publik pada khalayak ramai untuk bijak, jangan ikut menyebarkan, jangan ikut mem-forward hal yang memang tidak benar,” imbuhnya.

Sementara itu Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pembelian pesawat Mirage 2000-5 telah dibatalkan.

Hal ini diungkap setelah Prabowo Subianto diterpa isu korupsi dalam pembelian Mirage 2000-5. Padahal, sebelum berita media asing soal dugaan korupsi itu ramai, Kemenhan menyebut kalau pembelian Mirage 2000-5 ditunda.

“Keputusannya adalah dibatalkan pesawat ini, kemudian nanti apakah ada pertimbangan lain yang jelas pak Prabowo akan mencari pesawat yang terbaik,” kata Dahnil di lokasi yang sama.

Dahnil menjelaskan, pembatalan ini dilakukan dengan alasan keterbatasan fiskal Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam aspek pertahanan.

“Namun karena ada keterbatasan fiskal maka kemudian pembelian itu terpaksa kita batalkan, kemudian kita ganti opsinya menjadi Retrofit. Pesawat-pesawat lama kita itu di-retrofit sebagai pengganti memastikan wilayah udara kita tetap terjaga,” kata Dahnil.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Irfan Fathurohman
EditorIrfan Fathurohman
Follow Us