TOP 5: Pemerintah Prabowo Dinilai Tak Efisien hingga Paspor AS Turun
Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak efisien dan berpotensi tumpang tindih. Hal itu disampaikan Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie.
Selain artikel di atas, sebagian besar pembaca IDN Times, Kamis (17/10/2025) juga menyoroti artikel tentang paspor Amerika Serikat sempat turun setara, dan serta beberapa artikel menarik lainnya yang tergabung dalam #IndonesiaHariIni.
Berikut lima artikel teratas yang paling banyak disorot pembaca.
1. 1 Tahun Prabowo di mata eks ketua MK: Struktur pemerintah tak efisien
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, memberikan masukan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Menurut Jimly, permasalahan yang timbul pada rezim Prabowo sudah sangat kompleks, sehingga perlu kerja bersama untuk mengatasinya. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.
2. Teddy beberkan isi pembahasan ratas di kediaman Prabowo, apa itu?
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (Ratas) Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025). Rapat ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari sektor pertanian, ekonomi, hingga pendidikan. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.
3. Paspor AS turun ke peringkat 12, setara dengan Malaysia
Untuk pertama kalinya dalam dua dekade, paspor Amerika Serikat (AS) keluar dari daftar 10 besar paspor terkuat di dunia. Menurut Henley Passport Index 2025, paspor AS kini berada di peringkat ke-12, sejajar dengan Malaysia. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.
4. Trans7 sanksi rumah produksi yang produksi Xpose Unsercored
Manajemen Trans7 menjatuhkan sanksi terhadap rumah produksi yang memproduksi program Xpose Unsercored yang dinilai melecehkan lembaga pesantren. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.
5. Sempat bermasalah di KPK, lahan Sumber Waras akan dibangun rumah sakit tipe A
Pemprov DKI Jakarta berencana membangun Rumah Sakit Tipe A di lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat. Pengadaan lahan tersebut sempat menjadi objek penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selengkapnya baca di tautan berikut ini.
.png)