Viral Lokasi Kopdes Tak Lazim, APDESI: Tak Semua di Medsos Benar
- APDESI menanggapi viralnya lokasi Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap tak lazim, menegaskan tidak semua informasi di media sosial dapat dipercaya sepenuhnya.
- Ketua Umum APDESI, Anwar Sadat, menyebut lokasi bukan hambatan selama sistem usaha koperasi dibangun secara digital dan melibatkan masyarakat secara terstruktur.
- Sebanyak 10 asosiasi desa menyatakan dukungan terhadap program KDMP dan berkomitmen mengawal pelaksanaannya bersama pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
Jakarta, IDN Times - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) merespons soal viral banyaknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang lokasi pembangunannya tidak lazim, seperti di tengah jalan, persawahan, hingga pegunungan. Mereka menyebut tidak semua informasi di media sosial benar.
“Sebetulnya kan pasar KDMP ini kan di semua desa ada. Tentunya kita menggunakan marketing, digitalisasi, dan hal lainnya, itu tidak menjadi sebuah halangan dalam market atau pemasaran dari desa,” ujar Ketua Umum APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, dalam konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).
1. Terkadang sesuatu hal yang ditampilkan di media sosial tidak seluruhnya benar
Anwar menegaskan tak jarang sesuatu hal yang ditampilkan di media sosial tidak selamanya benar. Banyak juga framing yang punya tujuan tertentu.
“Terkadang sesuatu hal yang ditampilkan di media sosial kan tidak seluruhnya benar. Ada juga framing-framing yang ingin merusak kaitan program ini,” imbuh Anwar.
2. Klaim lokasi tak jadi hambatan apabila sistem usaha koperasi dibangun secara digital dan terstruktur
Namun, Anwar tidak secara tegas membantah keberadaan KDMP di lokasi-lokasi tersebut. Menurut dia, lokasi tidak menjadi hambatan apabila sistem usaha koperasi dibangun secara digital dan terstruktur dengan melibatkan masyarakat.
“Tapi pada dasarnya tempatnya di mana pun, ketika sistem usahanya dibangun secara digital atau pun secara terstruktur dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, saya kira itu secara gampang bisa dilaksanakan,” terang Anwar.
3. Sebanyak 10 asosiasi desa dukung program Kopdes
Anwar mengklaim sebanyak 10 asosiasi desa menyatakan dukungan terhadap program KDMP. Mereka berkomitmen mengawal pelaksanaan program tersebut bersama pemerintah dan pihak terkait.
“Kita akan kawal bersama-sama, 10 asosiasi desa ini dengan pihak-pihak terkait, yang tentunya KDMP sangat diperlukan untuk seluruh masyarakat di desa dan kelurahan, dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis keadilan demi mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera,” kata dia.
